Pemprov Sumbar Matangkan Rencana Penerbitan Sukuk Daerah untuk Dorong Pembangunan Infrastruktur
Rapat koordinasi via zoom meeting bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Senin (13/10/2025).
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mematangkan rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai langkah inovatif dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah. Pembahasan terkait hal ini digelar melalui rapat koordinasi secara zoom meeting bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Senin (13/10/2025).
Rapat tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dari Ruang Podcast Azwar Anas, Istana Gubernur Sumbar. Turut mendampingi antara lain Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Kepala BPKAD Rosail Akhyari, Kepala Biro Perekonomian Kuartini Deti Putri, Plt Kepala Bappeda Yuda, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra, serta Tim Sembilan sebagai pelaksana teknis rencana penerbitan Sukuk Daerah.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan berbagai pihak pusat, di antaranya Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Alhamdulillah, sore ini kita telah melaksanakan pertemuan lengkap dengan seluruh pihak terkait. Semua memberikan pandangan dan dukungan terhadap rencana penerbitan Sukuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, penerbitan Sukuk Daerah merupakan upaya strategis Pemprov Sumbar untuk menghadirkan terobosan fiskal di tengah keterbatasan pembiayaan pembangunan. Dana hasil penerbitan Sukuk akan masuk ke dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.
Pemprov Sumbar berencana menerbitkan Sukuk Daerah dengan menggunakan skema Ijarah (sewa), sesuai arahan Dewan Syariah Nasional (DSN). Nilai total penerbitan mencapai Rp1 triliun dengan estimasi imbal hasil (kupon) sekitar 10 persen.
Dari total dana tersebut, sekitar Rp750 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal ke Unit Usaha Syariah Bank Nagari, sementara Rp250 miliar digunakan untuk pembangunan ruang operasi RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi.
Hasil penerbitan akan dimasukkan ke komponen Pendapatan Pembiayaan dalam APBD Sumbar. Dividen dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari nantinya disetorkan kembali ke Pemprov Sumbar untuk membiayai pembangunan infrastruktur sekaligus pembayaran kupon kepada investor.
Rencana penerbitan Sukuk Daerah ini mendapat dukungan penuh dari kementerian dan lembaga pusat. Pemprov Sumbar juga menegaskan komitmen untuk mengikuti seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, termasuk aturan dari Kementerian Keuangan, OJK, dan Kemendagri.
Untuk mempercepat tindak lanjut, telah dibentuk Tim Sembilan yang diketuai oleh Plt Kepala Bappeda Sumbar. Tim ini akan menyiapkan langkah-langkah teknis serta melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai pedoman yang telah disepakati.
Gubernur Mahyeldi berharap penerbitan Sukuk Daerah dapat menjadi solusi inovatif bagi tantangan pembiayaan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Sumatera Barat.
“Dengan dukungan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, OJK, dan lembaga terkait lainnya, kita optimistis penerbitan Sukuk Daerah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Ranah Minang,” ujar Mahyeldi menutup rapat.(adprb)
Editor :Andry
