Gubernur Sumbar & ASITA Bahas Penguatan Ekosistem Pariwisata dan Pembukaan Jalur Udara Internasional

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (DPD ASITA) Sumatera Barat di Istana Gubernur Sumbar, Senin (13/10/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pariwisata daerah, termasuk rencana pembukaan jalur udara internasional Padang–Kelantan (Malaysia).

Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPD ASITA Sumbar Darmawi, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar, dan Ketua BPPD Sumbar Sari Lenggogeni, yang bersama-sama membahas arah kebijakan pengembangan pariwisata Sumatera Barat ke depan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ASITA atas kepedulian dan kontribusinya terhadap pembangunan pariwisata Sumbar.

Ia menilai ide dan gagasan yang disampaikan ASITA sangat penting, terutama dalam peningkatan hospitality (keramahan masyarakat), kualitas pelayanan wisata, dan penguatan tata kelola sektor pariwisata.

“Kita perlu memiliki regulasi yang jelas, baik berupa Peraturan Daerah maupun kebijakan teknis, agar tata kelola pariwisata lebih kuat dan terarah,” ujar Gubernur Mahyeldi.

Ia juga menugaskan Dinas Pariwisata Sumbar untuk menindaklanjuti usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pariwisata, yang akan bertugas melakukan kajian dan merumuskan langkah konkret dalam peningkatan mutu layanan wisata.

Ketua DPD ASITA Sumbar Darmawi menyampaikan sejumlah masukan strategis, salah satunya mengenai pentingnya mitigasi terhadap “bencana pariwisata” — istilah yang merujuk pada kondisi ketika wisatawan merasa kecewa atau tidak puas atas pengalaman berwisata akibat rendahnya kualitas layanan.

Menurutnya, persoalan semacam ini perlu diantisipasi melalui edukasi dan pelatihan bagi pelaku wisata agar lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan pengunjung.

ASITA juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun Peraturan Daerah atau Surat Edaran Gubernur yang mengatur alur ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir, termasuk standar pelayanan wisata, pemanduan, serta operasional agen perjalanan.

Selain itu, ASITA mengusulkan pembentukan Satgas Pariwisata lintas instansi yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Kepolisian, serta para pelaku dan pegiat wisata. Satgas ini diharapkan dapat memastikan kegiatan pariwisata berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, ASITA juga mengusulkan pembukaan rute penerbangan langsung Padang–Kota Baru (Kelantan, Malaysia).

Provinsi Kelantan dinilai potensial sebagai pasar wisata karena memiliki hampir dua juta penduduk mayoritas muslim, serta berbatasan dengan wilayah padat seperti Terengganu, Pahang, Pattani, dan Narathiwat (Thailand).

Langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim (Muslim Friendly Tourism). ASITA menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi komunikasi antara Gubernur Sumbar, Gubernur Pattani, dan Sultan Kelantan guna merealisasikan kerja sama lintas negara tersebut.

Selain sektor wisata umum, ASITA juga menyoroti potensi pengembangan edu-tourism atau pariwisata berbasis pendidikan.

Darmawi menilai, pembukaan jalur udara baru akan membuka peluang lebih besar bagi pelajar dari Malaysia dan Thailand untuk melanjutkan studi di Padang. Hal ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai pusat pendidikan internasional di kawasan barat Indonesia.

ASITA berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan perhatian serius terhadap sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah.

“Wisatawan yang datang ke Sumatera Barat harus pulang dengan cerita indah dan pengalaman berkesan, karena itu merupakan promosi terbaik bagi daerah kita,” kata Darmawi.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.(adprb)