Rakor Regional Percepatan Penurunan Stunting 2025, Cegah Stunting untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Regional Program Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2025 di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (9/10/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Cegah Stunting Itu Penting” ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Hadir pula Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Dyah Kusumastuti, beserta sejumlah pejabat kementerian terkait, seperti Kemenko PMK, Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kementerian Kesehatan, serta para kepala Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan OPD terkait dari kabupaten/kota se-Sumbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa stunting merupakan salah satu bentuk double burden malnutrition (DBM) yang berdampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Anak yang mengalami stunting akan memiliki perkembangan otak yang tidak optimal sehingga kemampuan kognitif dan produktivitasnya di masa depan akan menurun. Hal ini tentu berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, isu penurunan stunting telah menjadi bagian dari Asta Cita ke-4 pemerintah, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Hal ini juga sejalan dengan Misi pertama RPJMD Pemprov Sumbar 2025–2029, yaitu menghadirkan pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.

Mahyeldi memaparkan, prevalensi stunting di Sumatera Barat tahun 2024 tercatat sebesar 24,9 persen, meningkat 1,3 persen dari tahun sebelumnya. Sementara angka wasting atau gizi kurang mengalami penurunan dari 9,3 persen menjadi 7 persen.

“Berdasarkan kondisi tersebut, Pemprov Sumbar terus melakukan berbagai upaya agar target penurunan stunting nasional sebesar 14,2 persen pada 2029 dapat tercapai,” katanya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menyampaikan sejumlah langkah strategis yang telah ditempuh Pemprov Sumbar, antara lain pembentukan Nagari Generasi Emas di 60 nagari yang fokus pada skrining kesehatan ibu hamil, balita, dan remaja. Program ini juga melibatkan rumah sakit, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta tokoh masyarakat.

“Kami juga berkolaborasi dengan lima perguruan tinggi dalam pelaksanaan KKN tematik stunting di 19 kabupaten dan kota. Selain itu, dilakukan pula pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta penguatan edukasi melalui kelas ibu hamil,” terang Mahyeldi.

Menurutnya, percepatan penurunan stunting harus ditempuh melalui tiga pendekatan, yaitu intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.

Mahyeldi berharap, Rakor Regional ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan angka stunting di Sumatera Barat.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, Dyah Kusumastuti, menyebut bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada inovasi daerah yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

“Setiap daerah memiliki tantangan dan potensi berbeda, karena itu program penurunan stunting tidak bisa diseragamkan. Inovasi berbasis kearifan lokal menjadi kunci,” ujar Dyah.

Ia menambahkan, secara nasional prevalensi stunting Indonesia menurun sebesar 27,4 persen dalam 11 tahun terakhir (2013–2024). Di Sumatera Barat, penurunan mencapai sekitar 5 poin persentase sejak 2018, namun tren terakhir menunjukkan stagnasi bahkan peningkatan.

“Ke depan, kita harus lebih fokus pada pencegahan daripada penanganan, karena intervensi stunting paling efektif dilakukan sebelum kasus terjadi. Penguatan koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai bagian dari agenda, dilakukan pula penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi dan langkah konkret seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan angka stunting di daerah.(adpsb)