Sumbar Daerah Prioritas Nasional Sekolah Rakyat, Wagub: Upaya Memutus Kemiskinan Lewat Pendidikan
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy saat menghadiri pertemuan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang berlangsung di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
SIGAPNEWS.CO.ID | JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas nasional dalam pembangunan Sekolah Rakyat, program strategis yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera.
Penetapan itu disepakati dalam pertemuan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang berlangsung di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung selama sekitar empat jam tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, serta Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, bersama pejabat teknis dari Kemensos dan Pemprov Sumbar.
Dalam hasil pembahasan, Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan nilai investasi pembangunan Sekolah Rakyat terbesar, yakni lebih dari Rp500 miliar. Tahap pertama proyek akan difokuskan di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok.
Dua Sekolah Rakyat Rintisan (SRMP 4 dan SRMP 5) di Sumbar juga akan ditingkatkan menjadi sekolah permanen.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani memastikan pihaknya telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk persetujuan penggunaan lahan milik Kementerian PUPR (Ditjen SDA) di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung. Nilai pembangunan SR di Dharmasraya diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar, dengan proses tender direncanakan dimulai tahun ini.
Sekolah Rakyat merupakan kawasan pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks. Program ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera (kategori desil satu), dengan daya tampung sekitar 1.000 murid.
Setiap sekolah dilengkapi asrama, fasilitas makan, dan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui skema beasiswa penuh. Tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat terhadap Sumbar sebagai daerah prioritas nasional pembangunan Sekolah Rakyat.
“Ini merupakan buah kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. Pemprov Sumbar berkomitmen penuh mengawal agar pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemilihan Dharmasraya dan Solok sebagai lokasi tahap pertama didasarkan pada tingginya kebutuhan akses pendidikan di wilayah pinggiran. “Kami ingin memastikan anak-anak di daerah perbatasan juga mendapat kesempatan pendidikan yang sama,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah proaktif Wagub Vasko Ruseimy dalam memperjuangkan percepatan pembangunan pendidikan di Sumbar.
“Pak Vasko adalah wakil gubernur yang revolusioner dan progresif dalam mendorong program prioritas nasional. Presiden berpesan agar program negara seperti Sekolah Rakyat benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat,” katanya.
Menurutnya, pendidikan menjadi faktor kunci dalam memutus rantai kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Kemensos dan Pemprov Sumbar.
“Sekolah Rakyat akan menjadi proyek strategis SDM daerah dan memberikan efek berganda bagi ekonomi lokal. Ini adalah wujud pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pinggiran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberadaan SR sangat dibutuhkan masyarakat Dharmasraya mengingat terbatasnya akses pendidikan tambahan seperti bimbingan belajar di wilayah tersebut.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera, memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah pinggiran, serta memberikan dampak ekonomi turunan bagi masyarakat sekitar.
Program ini juga menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan komitmen nasional untuk pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.(adpsb)
Editor :Andry
