Pakar UNP Dorong Roadmap Terpadu Pemulihan Ekonomi Pascabencana

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG — Pemulihan ekonomi pascabencana dinilai tidak cukup hanya melalui bantuan jangka pendek. Akademisi Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Dra. Asmar Yulastri, M.Pd., Ph.D., menekankan pentingnya penyusunan roadmap pemulihan ekonomi yang terpadu, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang guna mengembalikan ketahanan ekonomi masyarakat terdampak.

Pakar kewirausahaan UNP yang juga Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan tersebut menilai, kondisi ekonomi masyarakat pascabencana umumnya mengalami penurunan signifikan akibat hilangnya sumber pendapatan dan melemahnya aktivitas usaha lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menyusun peta jalan pemulihan ekonomi berdasarkan data dampak bencana, sekaligus memetakan potensi lokal serta kebutuhan riil masyarakat.

“Penyusunan roadmap berbasis data sangat penting sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,” ujarnya dalam konferensi pers “Kata Pakar” yang digagas Humas UNP.

Dalam roadmap tersebut, penguatan sektor UMKM dan ekonomi berbasis komunitas menjadi strategi utama. Pemerintah daerah diharapkan memberikan akses permodalan yang terarah, pendampingan usaha secara berkelanjutan, serta memperkuat kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi. Menurutnya, tanpa penguatan sektor akar rumput, pemulihan ekonomi berisiko tidak berkelanjutan.

Selain itu, Prof. Asmar juga menekankan pentingnya pengembangan program padat karya yang terintegrasi dengan konsep kewirausahaan sosial. Program pemulihan jangka pendek, menurutnya, perlu dirancang agar mampu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang sekaligus menyelesaikan persoalan sosial masyarakat terdampak. “Kewirausahaan sosial tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial,” jelasnya.

Dari sisi tata kelola, ia menyoroti pentingnya optimalisasi kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Selama ini, berbagai program dinilai masih berjalan secara parsial sehingga dampaknya kurang maksimal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi mekanisme kolaborasi lintas sektor yang terstruktur, jelas, dan berkelanjutan, termasuk pembagian peran yang tegas antar pemangku kepentingan.

Ia juga menegaskan bahwa peran perguruan tinggi harus diperkuat melalui riset terapan, pengabdian kepada masyarakat, serta pendampingan UMKM. Namun demikian, dukungan pemerintah tetap krusial, terutama dalam menghadirkan regulasi yang mendorong kolaborasi serta menjamin keberlanjutan program.

Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara ketat agar program pemulihan tidak berhenti pada tahap penyaluran bantuan semata. “Pemberian modal harus disertai pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar benar-benar memberikan dampak,” tegasnya.

Menurutnya, skema pembiayaan yang inklusif tetap menjadi bagian penting dalam strategi pemulihan, meskipun perubahan pola pikir masyarakat dalam berwirausaha juga perlu terus didorong.

Prof. Asmar menambahkan, pemulihan ekonomi pascabencana harus dimaknai sebagai momentum untuk mentransformasi ekonomi daerah menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan.

Diketahui, kondisi ekonomi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat saat ini mengalami tekanan cukup berat akibat terganggunya aktivitas produksi dan distribusi, serta menurunnya daya beli masyarakat. Situasi ini diperparah oleh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi, sehingga memperdalam tantangan sosial dan ekonomi di daerah terdampak.(*)