DJP Catat Pendapatan Negara di Sumbar Tembus Rp4,93 Triliun

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Barat hingga Senin (30/6/2026) menunjukkan tren positif dengan pendapatan negara mencapai Rp4,93 triliun atau tumbuh 19,29 persen secara tahunan, sementara Belanja Negara terealisasi Rp18,22 triliun atau meningkat 22,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian tersebut menandakan pelaksanaan APBN 2026 di Sumatera Barat masih berada pada jalur yang sesuai dengan target pemerintah.

Realisasi tersebut dipaparkan dalam laporan kinerja APBN Sumatera Barat hingga Juni 2026 yang dihadiri Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi Tarmizi, Kepala Kanwil DJPb Sumbar M Dody Fachrudin, Kepala KPPBC TMP B Teluk Bayur Suryana, serta Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar dan Kepri Jose Arif Lukito.

"Realisasi pendapatan tersebut mencapai 50,89 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp9,69 triliun, sedangkan Belanja Negara telah mencapai 50,95 persen dari pagu 2026 sebesar Rp35,76 triliun," ujar Tarmizi di Kantor Kanwil DJPb Sumbar, Jumat (31/7/2026).

Dari sisi perekonomian, Sumatera Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen secara tahunan pada Triwulan I 2026.

Meski tumbuh positif, angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77 persen, disusul jasa lainnya 9,10 persen serta jasa keuangan 7,94 persen.

Secara triwulanan, ekonomi Sumatera Barat juga tumbuh 3,15 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Capaian tersebut lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen secara q-to-q.

Pendapatan negara di Sumatera Barat hingga Juni 2026 masih didominasi penerimaan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kontribusi mencapai 79,4 persen atau sekitar Rp3,92 triliun.

Penerimaan pajak dalam negeri neto tercatat Rp2,26 triliun atau 35,39 persen dari target 2026 sebesar Rp6,39 triliun.

Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tersebut meningkat 7,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Penerimaan Pajak Penghasilan mencapai Rp1,78 triliun atau 78,57 persen dari total penerimaan pajak dalam negeri, sedangkan Pajak Konsumsi Masyarakat berkontribusi Rp442,22 miliar atau 19,56 persen," ungkap Tarmizi.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,65 triliun atau 122,03 persen dari target sebesar Rp1,36 triliun.

Realisasi Bea Keluar mencapai Rp1,64 triliun atau 122,72 persen dari target, sedangkan Bea Masuk terealisasi Rp6,31 miliar atau 49,58 persen dari target.

Selain perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,01 triliun atau 52,25 persen dari target tahun 2026.

Peningkatan PNBP didorong oleh kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 17,92 persen secara tahunan dengan realisasi mencapai Rp772,79 miliar.

Belanja Negara di Sumatera Barat terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang disalurkan melalui enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.

Belanja Pemerintah Pusat hingga Senin (30/6/2026) telah mencapai Rp6,02 triliun atau 37,37 persen dari pagu Rp16,13 triliun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut tumbuh 35,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp3,65 triliun atau 60,51 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Realisasi Belanja Pegawai tersebut mencapai 56,28 persen dari pagu Rp6,48 triliun dan meningkat 25,93 persen secara tahunan.

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1,75 triliun atau 30,64 persen dari pagu Rp5,69 triliun.

Realisasi Belanja Barang meningkat 28,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Modal hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp635,10 miliar atau 16,06 persen dari pagu sebesar Rp3,95 triliun.

Di tengah pertumbuhan ekonomi dan kinerja APBN yang positif, Sumatera Barat masih menghadapi tekanan inflasi tahunan sebesar 4,7 persen pada Juni 2026.

Angka inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 3,34 persen.

Secara bulanan, inflasi Sumatera Barat mencapai 0,50 persen, sedangkan inflasi nasional tercatat sebesar 0,44 persen.

"Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat," katanya. (*)