Rachmad Wijaya Minta Wali Kota Padang Fadly Amran Serius Tangani OPD yang Belum Capai Target PAD
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya.
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang berhasil memenuhi bahkan melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2025.
Namun, ia juga menyoroti beberapa OPD yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar Selasa (8/7/2026), Rachmad menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah. Ia meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran, segera mengambil langkah konkret terhadap OPD yang belum menunjukkan kinerja optimal dalam pengumpulan PAD.
“OPD yang belum mencapai target harus menjadi perhatian serius Wali Kota. Intervensi dan perbaikan harus segera dilakukan. Kami juga mendorong Pemko untuk lebih serius mengoptimalkan teknologi dan digitalisasi dalam mencapai target PAD,” ujar Rachmad dari Dapil Padang V (Padang Selatan dan Padang Timur).
Secara keseluruhan, capaian PAD Pemko Padang per 8 Juli 2025 sudah cukup baik, yakni Rp445 miliar atau 49,76 persen dari target total Rp894,3 miliar.
“Kami melihat ada beberapa OPD yang sebenarnya berpotensi besar menyumbang PAD, namun kinerjanya belum maksimal. Jika mereka optimal, tentu capaian PAD bisa lebih tinggi. Kami berharap sisa waktu enam bulan ke depan dapat dimaksimalkan,” tambah Rachmad.
Tiga OPD Jadi Sorotan
Berdasarkan data resmi Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, Rachmad mengungkapkan ada tiga OPD yang belum mencapai 40 persen dari target APBD tahun berjalan.
Pertama, Dinas Perhubungan (Dishub) yang baru merealisasikan Rp1,25 miliar dari target Rp3,39 miliar atau sekitar 36,88 persen. Pendapatan Dishub sebagian besar berasal dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, dan layanan mobil derek. “Dishub harus lebih maksimal dalam mengoptimalkan potensi ini,” katanya.
Kedua, Dinas Perdagangan (Disdag) yang merealisasikan Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar atau hanya 24,43 persen. Rendahnya capaian ini diduga akibat pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, dan penyedotan kakus yang belum optimal.
Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menjadi OPD dengan capaian terendah, yakni Rp14,96 miliar dari target Rp64,3 miliar atau sekitar 23,27 persen. Pendapatan DLH mayoritas berasal dari retribusi kebersihan, persampahan, dan kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. “Kami berharap Wali Kota memberi perhatian lebih pada OPD ini,” tegas Rachmad.
Contoh OPD dengan Kinerja Baik
Rachmad juga mengapresiasi OPD yang telah berhasil menunjukkan kinerja baik, seperti Dinas Pariwisata yang mampu melampaui target dengan realisasi Rp495 juta atau 123,75 persen dari target Rp400 juta.
Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hampir mencapai target maksimal, dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.
Kinerja baik ini diharapkan menjadi contoh bagi OPD lainnya dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi, khususnya dalam mengoptimalkan potensi PAD dari berbagai sektor layanan dan aset daerah.
Digitalisasi Kunci Perbaikan
Rachmad menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Kota Padang. Ia mendorong seluruh OPD untuk bertransformasi dengan mengadopsi sistem digital mulai dari pemungutan hingga pelaporan, agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur.
“Digitalisasi bukan pilihan lagi, melainkan keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan evaluasi ini, DPRD berharap seluruh OPD dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025, sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. (*)
Editor :Riki Abdillah
