Refleksi 1 Tahun Dipimpin Mahyeldi–Vasko: Stabilitas di Tengah Krisis, Fondasi Menuju Transformasi

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Satu tahun kepemimpinan Mahyeldi – Vasko di Sumatera Barat diwarnai situasi yang jauh dari normal. Gelombang bencana beruntun sejak 2024 belum sepenuhnya pulih ketika bencana berskala lebih besar kembali terjadi pada 2025. Dampaknya tidak hanya terlihat pada kerusakan fisik, tetapi juga menekan stabilitas ekonomi, sosial, dan kapasitas fiskal daerah.

Dalam konteks tekanan berlapis tersebut, kinerja makro ekonomi Sumatera Barat 2025 memperlihatkan dinamika yang menarik. Pertumbuhan ekonomi memang melambat menjadi 3,37 persen (c-to-c), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun perlambatan ini tidak serta-merta diikuti memburuknya indikator kesejahteraan.

Tingkat kemiskinan justru menurun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025, menempatkan Sumatera Barat di bawah rata-rata nasional. Jumlah penduduk miskin berkurang, meskipun garis kemiskinan meningkat akibat tekanan harga komoditas pangan. 

Di sisi lain, pengeluaran riil per kapita tetap tumbuh, menandakan daya beli masyarakat relatif terjaga. Kondisi pasar kerja juga menunjukkan stabilitas. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun, sementara kualitas pekerjaan membaik dengan meningkatnya proporsi pekerja penuh dan formal. Distribusi pendapatan turut menguat, tercermin dari perbaikan Gini Ratio yang semakin rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun mengalami peningkatan, didorong oleh perbaikan indikator kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran riil.

Konfigurasi indikator tersebut menggambarkan satu pola yang jelas: tahun pertama pemerintahan Mahyeldi – Vasko lebih berorientasi pada stabilisasi sosial-ekonomi di tengah krisis, bukan ekspansi pertumbuhan agresif. Dalam perspektif pembangunan daerah, pendekatan ini menjadi pilihan rasional ketika prioritas utama adalah menjaga daya tahan masyarakat terhadap guncangan.

Namun stabilitas sosial tersebut dibangun di atas struktur fiskal yang menghadapi tekanan serius. Akumulasi kebutuhan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana menciptakan tekanan simultan pada belanja daerah. 

Di sisi lain, ruang fiskal relatif terbatas, diperberat oleh keterbatasan fleksibilitas APBD dan potensi gangguan pada penerimaan daerah.

Dalam situasi ini, percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi langkah strategis. Kesiapan administratif menjadi prasyarat penting untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Meski demikian, kesiapan teknokratik semata tidak cukup tanpa dukungan fiskal yang memadai.

Di tengah tekanan tersebut, dimensi kepemimpinan turut menjadi sorotan publik. Mahyeldi dinilai membawa pengalaman panjang dalam manajemen krisis, dengan pendekatan yang tenang dan sistematis. Sementara Vasko tampil dengan gaya kepemimpinan yang energik dan dekat dengan masyarakat terdampak bencana. Kombinasi pengalaman struktural dan energi lapangan membentuk karakter kepemimpinan yang saling melengkapi.

Pada sisi pembangunan, sejumlah agenda strategis mulai bergerak. Proyek Flyover Sitinjau Lauik memasuki tahap pembangunan sebagai upaya mengatasi hambatan konektivitas sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi. Kepastian lanjutan Jalan Tol Padang – Sicincin dan koridor penghubung regional lainnya memberikan sinyal penguatan integrasi Sumatera Barat ke jaringan logistik Sumatera.

Intervensi pembangunan juga menyasar sektor-sektor fundamental. Rehabilitasi jaringan irigasi memperkuat ketahanan pangan dan produktivitas pertanian. Program peningkatan kualitas permukiman serta perbaikan rumah tidak layak huni memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Di sektor energi, lanjutan pembangunan PLTMH Patamuan dan perluasan akses listrik memperkuat fondasi aktivitas ekonomi produktif.

Meski demikian, tantangan terbesar tetap terletak pada percepatan pemulihan pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak semata agenda pembangunan fisik, melainkan instrumen pemulihan ekonomi regional. Belanja pemulihan yang dieksekusi cepat dan tepat sasaran berpotensi menghasilkan efek pengganda signifikan terhadap ekonomi daerah.

Karena itu, dukungan anggaran pemerintah pusat menjadi krusial. Pendekatan yang efektif menuntut skema kolaboratif lintas level pemerintahan, di mana pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing. Skema ini tidak hanya mempercepat pelaksanaan, tetapi juga memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi di tingkat lokal.

Refleksi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi – Vasko pada akhirnya memperlihatkan satu capaian penting: stabilitas sosial mampu dijaga di tengah tekanan krisis berulang. Namun fase berikutnya menuntut orientasi yang lebih transformasional.

Pemulihan tidak cukup berhenti pada mengembalikan kondisi sebelum bencana. Rekonstruksi harus diarahkan pada prinsip build back better and stronger — membangun lebih tangguh, adaptif terhadap risiko, dan terintegrasi dengan strategi mitigasi jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, Sumatera Barat tidak sekadar pulih, tetapi bergerak menuju struktur ekonomi dan pembangunan yang lebih resilien.(Adv-Adpsb)