Kejari Padang Limpahkan Splitzing Berkas Dugaan Korupsi KMK Ke PN Padang

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dengan terdakwa berinisial RA dan RF ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Senin (24/8/2026). 

Proses pelimpahan perkara mantan karyawan bank plat merah itu beserta barang bukti serta kelengkapan perkara lainnya, dilakukan berdasarkan Surat Pengantar Kepala Kejari Padang Nomor. TAR-1096/L.3.10/Ft.1/08/2026, tanggal 24 Agustus 2026.

"Perkara terhadap para terdakwa ini merupakan splitzing dari perkara korupsi dengan terdakwa BSN yang sudah kita limpahkan pekan lalu, Rabu (19/08/2026),” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi intel) Kejari Padang, Eriyanto, dalam pers rilis yang diterima. 

Ketiganya, ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan bank garansi distribusi semen oleh bank dan Sentra Kredit Menengah Pekanbaru kepada PT. Benal Ichsan Persada tahun 2013 – 2020. Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp 34 miliar.

Kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

“Kami Tim Kejaksaan Negeri Padang berkomitmen untuk terus melakukan penegakan  hukum secara profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik,” jelas Eriyanto.

Dalam proses penegakan hukum, lanjutnya, Kejaksaan tetap menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Penentuan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan.(*)