Pastikan Hunian Layak, Ketua DPRD Padang Tinjau Huntara Korban Banjir di Rusun Nelayan Koto Tangah
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion kunjungi salah satu hunian sementara milik warga di Padang Sarai, Kel. Lubuk Buaya, Kec. Koto Tangah, Rabu (10/12/2025).
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG -- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, melakukan peninjauan langsung ke lokasi hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor yang ditempatkan di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Padang Sarai, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Rabu (10/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas yang disediakan pemerintah benar-benar memenuhi standar kelayakan bagi para korban bencana.
Muharlion menegaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan dan langkah penanganan bencana yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.
“Kehadiran kami di sini untuk memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi,” ujar Muharlion.
Ia menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama, mulai dari tempat tinggal, perlengkapan tidur, peralatan memasak, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK).
“Masyarakat harus merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Dari hasil peninjauan kami, fasilitas yang tersedia di sini sudah memadai dan dalam kondisi baik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Muharlion didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padang, Camat Koto Tangah, serta jajaran Polsek Koto Tangah yang turut memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan.
Selain memastikan kelayakan hunian, Muharlion juga menaruh perhatian pada aspirasi warga terdampak dari Kecamatan Pauh yang menyatakan keberatan menempati Huntara di kawasan Lubuk Buaya. Keberatan tersebut umumnya berkaitan dengan jarak yang dinilai terlalu jauh dari lingkungan asal dan aktivitas sehari-hari.
“Warga Pauh berharap hunian sementara berada lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Faktor pekerjaan, pendidikan anak, dan aktivitas sosial menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.
Meski Huntara Lubuk Buaya dinilai layak dan memiliki kapasitas sekitar 80 kamar, sebagian warga Pauh memilih bertahan sementara di wilayah asal. Karena itu, Pemko Padang memprioritaskan pemanfaatan Huntara tersebut bagi warga terdampak dari Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji yang lokasinya lebih dekat.
Muharlion menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan seluruh warga terdampak bencana tanpa terkecuali. DPRD, kata dia, mendorong Pemko Padang untuk segera menyiapkan alternatif lokasi hunian sementara yang lebih dekat dengan wilayah Pauh.
“Kami meminta Pemko Padang segera mencarikan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari Pauh, sehingga warga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah,” tegasnya.
DPRD Padang juga telah menerima sejumlah masukan dari tokoh masyarakat terkait opsi lokasi huntara alternatif, di antaranya pemanfaatan Rusunawa Universitas Andalas serta beberapa titik lain di sekitar Kecamatan Pauh yang dinilai memungkinkan. Seluruh opsi tersebut kini tengah dibahas bersama DPRD dan Pemko Padang dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan hunian, serta keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan pengungsi pascabencana sekaligus memastikan setiap warga memperoleh hunian sementara yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.(ADV)
Editor :Andry
