Masa Tanggap Darurat Diperpanjang, Ketua DPRD Padang Dorong Penanganan yang Berdampak Langsung

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 15 Desember 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (8/12/2025).

Menanggapi kebijakan ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa perpanjangan masa darurat harus dimanfaatkan secara maksimal melalui langkah nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.

Menurutnya, kebijakan perpanjangan tidak boleh sebatas keputusan administratif, tetapi harus diikuti dengan kerja konkret di lapangan agar persoalan yang dihadapi warga dapat diselesaikan secara bertahap, terukur, dan tepat sasaran.

“Perpanjangan masa tanggap darurat ini harus menghasilkan tindakan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan hanya diperpanjang di atas kertas sementara persoalan di lapangan belum tuntas,” tegas Muharlion.

Ia mengungkapkan masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari rumah warga yang tertimbun lumpur, akses jalan menuju hunian sementara, hingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor.

Kebutuhan air bersih, lanjutnya, merupakan hal paling mendesak yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Air bersih sangat krusial. Jangan sampai warga terus mengeluh soal kebutuhan paling dasar. Begitu juga pemulihan ekonomi serta kepastian hunian bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal,” ujarnya.

Muharlion juga menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan dan terbuka agar tidak terjadi simpang siur di tengah situasi darurat.

“Beberapa hari terakhir masih banyak pertanyaan masyarakat terkait ketersediaan air bersih. Sosialisasi harus diperkuat agar masyarakat memahami kondisi riil di lapangan,” ucapnya.

Ia menilai pembagian zona layanan air bersih perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui wilayah mana yang sudah dapat dinormalkan dan mana yang masih membutuhkan suplai darurat.

“Wilayah yang memungkinkan silakan dinormalkan, sementara daerah yang belum harus ditetapkan sebagai zona merah. Kondisi wilayah utara paling berat. Jika debit hanya 210 liter per detik dari kebutuhan sekitar 600 liter per detik, maka armada mobil tangki harus diperbanyak,” jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sejak awal. Data mengenai jumlah rumah terdampak, keluarga, serta tingkat kerusakan harus valid agar penyaluran bantuan dari pemerintah kota, provinsi, maupun pihak lain tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Muharlion juga mengingatkan bahwa proses pembangunan kembali rumah warga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena itu, penyediaan hunian sementara yang layak menjadi solusi paling realistis agar warga segera memiliki tempat tinggal yang aman dan manusiawi.

Ia menambahkan, pembersihan kawasan terdampak banjir bandang dan longsor harus dilakukan secara terstruktur dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

“Pembersihan memang harus dilakukan, tetapi jika hanya mengandalkan masyarakat tanpa pendampingan tentu sangat berat. Pemerintah dan semua pihak harus hadir membantu. Kita harus saling menguatkan,” katanya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Muharlion mengusulkan penambahan alat berat di lokasi terdampak. Ia bahkan menyarankan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) jika diperlukan serta memastikan DPRD Kota Padang siap memberikan dukungan anggaran.

Menutup pernyataannya, Muharlion mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan pascabencana. Ia juga mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Padang bergotong royong membantu membersihkan rumah warga terdampak.

“Kalau rumah warga tertimbun lumpur, kita bantu bersama-sama. Ini tanggung jawab kita bersama. Insya Allah, dengan kebersamaan proses transisi dan pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan terarah,” tutup Muharlion.(ADV)