Pemprov Sumbar dan Polda Sepakat Perkuat Pengawasan Karhutla, Vasko Tegaskan Harus Nol Titik Api

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar sepakat memperkuat mitigasi dan pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemantauan bersama secara berkala di seluruh wilayah Sumbar.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., dan Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR, di kediaman Wakil Gubernur di Padang, Selasa (20/10/2026).

Sebagai tindak lanjut, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar di masing-masing wilayah akan berkoordinasi dengan para Kapolres untuk melakukan pengawasan dan pemantauan potensi karhutla. Langkah tersebut direncanakan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor di daerah.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menegaskan pemerintah daerah bersama kepolisian berkomitmen mencegah munculnya titik api di Sumbar. Menurutnya, seluruh sumber daya yang tersedia perlu dioptimalkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Jadi, kami telah sepakat dengan Pak Kapolda dan Pak Wakapolda, untuk Sumbar kita tidak mentoleransi karhutla. Sumbar harus nol titik api,” tegas Vasko.

Ia menambahkan, pengawasan akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan jajaran kepolisian di daerah. Melalui langkah tersebut, potensi kebakaran diharapkan dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

“Nanti UPTD Kehutanan kita akan turun secara berkala dengan Kapolres untuk melakukan pemantauan di seluruh wilayah,” ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan karhutla, Pemprov Sumbar juga memastikan pemantauan kualitas udara akan terus dilakukan hingga kondisi kembali pulih. Dinas Lingkungan Hidup bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terus memantau perkembangan kualitas udara sebagai dasar untuk menentukan langkah antisipasi lanjutan.

Sementara itu, untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mengoptimalkan pelayanan pada setiap tingkatan fasilitas kesehatan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat memperoleh penanganan yang diperlukan.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Jawari, menyatakan pihaknya akan segera menginstruksikan seluruh Kapolres untuk berkoordinasi secara proaktif dengan UPTD Kehutanan Provinsi yang berada di wilayah masing-masing. Menurutnya, sinergi antara Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan langkah pencegahan dan pengawasan berjalan efektif.

“Sumbar ini harus kita jaga betul. Pemprov dan Polda akan kita sinkronkan untuk memastikan upaya ini berjalan sesuai harapan. Selain itu, kita juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat,” ujar Irjen Pol. Jawari.

Ia menegaskan, Polda Sumbar berkomitmen mendukung program pemerintah daerah sepanjang sesuai dengan kewenangan Polri dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan pengawasan bersama serta dukungan seluruh elemen masyarakat, upaya pencegahan karhutla di Sumbar diharapkan semakin optimal sehingga risiko kebakaran dan dampak kabut asap dapat ditekan.(adpsb)