Empat Pansus DPRD Padang Bahas LKPJ Wali Kota 2025 Selama Dua Hari

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG – DPRD Kota Padang menunjukkan keseriusannya dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dengan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan dilakukan secara intensif melalui gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV selama dua hari, yakni pada 30 hingga 31 Maret 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah sekaligus penyusunan rekomendasi strategis ke depan.

Dalam pembahasan lintas pansus tersebut, fokus utama diarahkan pada kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, serta dampak program terhadap masyarakat. Sejumlah catatan penting pun muncul, mulai dari capaian yang patut diapresiasi hingga aspek yang perlu diperbaiki.

Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, menegaskan bahwa penilaian tidak hanya dilakukan dari sisi administratif, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebut masih terdapat sejumlah program yang belum mencapai hasil optimal, termasuk dalam penyerapan anggaran.

Sementara itu, Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, memberikan apresiasi terhadap kinerja Perumda Air Minum yang dinilai hampir mencapai target maksimal. 

Meski demikian, ia tetap mendorong peningkatan layanan, efisiensi biaya, serta perluasan jumlah pelanggan. Selain itu, kinerja Perusahaan Umum Daerah (PSM) juga mendapat perhatian positif karena telah mulai memberikan kontribusi pendapatan. Namun, peningkatan pelayanan, termasuk penambahan fasilitas seperti halte Trans Padang, dinilai masih diperlukan.

Di sisi lain, Ketua Pansus III, Helmi Moesim, menyampaikan bahwa secara umum kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) mitra sudah cukup baik, terutama dari sisi realisasi fisik yang mencapai 100 persen. Namun, serapan anggaran masih belum maksimal dan terdapat kendala teknis, seperti gangguan transportasi saat bencana.

Ketua Pansus IV, Iskandar, menambahkan bahwa pihaknya masih akan memfinalisasi kesimpulan setelah seluruh pembahasan dengan OPD selesai. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dalam menilai capaian program.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa hasil evaluasi LKPJ ini harus menjadi dasar perbaikan kinerja ke depan. Ia meminta agar program-program unggulan yang belum tercapai pada 2025 dapat direalisasikan secara optimal pada tahun 2026.

Menurutnya, berbagai kendala seperti keterlambatan pekerjaan dan hambatan distribusi akibat bencana harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan lebih efektif.

Melalui pembahasan ini, DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang.(ADV)