Sepuluh Program Unggulan Pasaman Miliki Arah Kebijakan yang Tepat

SIGAPNEWS.CO.ID | PASAMAN -- Sepuluh program unggulan Pemerintah Kabupaten Pasaman dinilai telah menyentuh kebutuhan riil masyarakat, mulai dari layanan kesehatan gratis, pendidikan, pertanian, hingga penguatan ekonomi nagari. Namun, di tengah tekanan efisiensi anggaran dan tingginya tuntutan pelayanan publik, program tersebut diingatkan agar tidak berhenti sebagai slogan politik atau kegiatan seremonial semata.

Pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Padang (UNP), Zikri Alhadi, menilai arah kebijakan yang dibangun Pemkab Pasaman sudah cukup relevan dengan tantangan nasional saat ini. Menurutnya, program unggulan daerah tersebut menunjukkan upaya pemerintah mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui intervensi pada persoalan sehari-hari.

“Program unggulan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen politik pelayanan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujar Zikri.

Ia menjelaskan, sebagian besar program telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Pasaman. Program berobat dan ambulans gratis, bantuan pendidikan dan seragam sekolah gratis, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), hingga pemutakhiran data PKH dinilai berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan pengurangan beban keluarga miskin.

Sementara itu, program bajak gratis dan pengawalan kuota pupuk dianggap tepat karena menyasar sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Pasaman. Program penciptaan 1.000 lapangan pekerjaan dan Pusat Kreativitas Anak Nagari juga dinilai relevan untuk menjawab persoalan pengangguran dan produktivitas generasi muda.

“Gerakan Nagari Bangkit dan Nagari Tangguh Bencana memperlihatkan bahwa pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik, tetapi juga penguatan karakter, solidaritas sosial, dan kesiapsiagaan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Zikri mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi. Ia menilai program unggulan harus diterjemahkan ke dalam desain kebijakan yang lebih teknis dan terukur agar tidak menjadi program simbolik.

“Program-program tersebut harus memiliki sasaran penerima yang jelas, indikator kinerja, mekanisme pelaksanaan, standar pelayanan, sumber pembiayaan, hingga sistem evaluasi yang terukur,” tegasnya.

Menurut dia, potensi kelemahan yang perlu diantisipasi adalah tumpang tindih program antar-OPD, bantuan yang tidak tepat sasaran, hingga kegiatan yang berjalan sekadar formalitas. Ia mencontohkan bantuan seragam sekolah gratis yang seharusnya diprioritaskan bagi siswa dari keluarga miskin dan rentan agar penggunaan anggaran lebih efektif.

Begitu juga dengan program bajak gratis dan pupuk subsidi yang dinilai harus benar-benar diarahkan kepada petani kecil. Sedangkan program 1.000 lapangan kerja perlu memiliki definisi yang jelas, apakah berbentuk penempatan tenaga kerja, pelatihan berbasis kebutuhan pasar, atau penciptaan wirausaha baru.

Zikri menegaskan pentingnya alat ukur dalam setiap program agar keberhasilan kebijakan dapat dievaluasi secara objektif. Untuk sektor kesehatan, misalnya, indikator dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang dilayani, waktu respons ambulans, hingga tingkat kepuasan masyarakat. Sementara di bidang pendidikan, ukuran keberhasilan dapat dilihat dari penurunan angka putus sekolah dan peningkatan kehadiran siswa.

Di tengah efisiensi anggaran, ia menilai solusi yang tepat bukan menghentikan program unggulan, melainkan menata ulang prioritas pembiayaan. Program yang berdampak langsung terhadap masyarakat miskin, petani kecil, siswa rentan, pasien, dan warga di daerah rawan bencana harus menjadi prioritas utama.

“Efisiensi anggaran jangan sampai melemahkan pelayanan publik. Justru pemerintah daerah harus lebih selektif menggunakan anggaran pada program yang benar-benar berdampak,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan pola kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program. Menurutnya, program RTLH dapat melibatkan APBD, Baznas, CSR, dana nagari, dan swadaya masyarakat. Sementara program Pusat Kreativitas Anak Nagari dapat menggandeng perguruan tinggi, pelaku UMKM, komunitas seni, hingga diaspora Pasaman.

Pada akhirnya, Zikri menilai keberhasilan 10 program unggulan Pemkab Pasaman sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengubah janji politik menjadi kebijakan publik berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Jika dilaksanakan dengan indikator yang jelas, koordinasi lintas OPD, partisipasi nagari, dan pembiayaan kolaboratif, program unggulan ini berpotensi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan Pasaman yang lebih responsif, produktif, tangguh, dan berpihak kepada rakyat,” tuturnya.(*)