Workshop Pengelolaan DAS Anai & Pengukuhan KKMD Sumbar: Gubernur Ajak Kolaborasi Lintas Sektor
Workshop Pengelolaan DAS Anai sekaligus Pengukuhan KKMD Sumbar di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (24/9/2025).
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (24/9/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan KKMD Provinsi Sumatera Barat.”
Acara dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism; Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Nurul Iftitah, S.Hut, M.Si; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar; Ketua Forum DAS Sumbar; Ketua KKMD Sumbar; pimpinan OPD lingkup Pemprov Sumbar; Direktur Semen Padang; Manajer PLN UP3 Padang; akademisi; perwakilan PDAM dari kabupaten/kota terkait; Ketua LKAAM; Kepala KPHL dan KPHP; organisasi masyarakat sipil; hingga wali nagari.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya penyelamatan DAS Anai yang membentang seluas ±682,4 km² dan meliputi Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, serta Kota Padang.
“DAS Anai saat ini menghadapi tekanan serius akibat aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dampaknya terlihat pada banjir, longsor, erosi, kekeringan, hingga terganggunya ekosistem sungai,” ujar Mahyeldi.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Gubernur merumuskan empat langkah utama:
1. Rehabilitasi dan konservasi lingkungan,
2. Penegakan hukum bagi pelanggar,
3. Penertiban pemanfaatan ruang sesuai RTRW,
4. Peningkatan kesadaran kolektif semua pihak.
“Kerusakan DAS tidak mungkin diatasi pemerintah saja. Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar tercapai keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial,” tegas Mahyeldi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar sebagai wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi, sesuai amanat Perpres No. 73 Tahun 2012.
Ia menyoroti dua tantangan utama pengelolaan mangrove di Sumbar, yakni praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, serta pencemaran limbah di kawasan pesisir; dan konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan.
“KKMD diharapkan mampu memperkuat aksi konservasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus menyinergikan berbagai kepentingan agar pengelolaan mangrove berjalan berkelanjutan,” kata Mahyeldi.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, menekankan pentingnya aksi nyata di lapangan. “Partisipasi publik harus menjadi fokus utama, ditopang oleh diversifikasi pembiayaan yang inovatif,” ujarnya.
Ia berharap KKMD Sumbar bisa menjadi inspirasi bagi provinsi lain, sekaligus mendorong komitmen kuat Pemda dalam pengelolaan DAS dan mangrove melalui sinergi pemerintah pusat-daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, serta LSM.(adpsb)
Editor :Andry
