Sidang Kasus Pemalsuan Surat, Terdakwa Budiman Bacakan Pleidoi

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Usai dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Terdakwa Budiman (58) yang diduga melakukan pemalsuan terhadap surat-surat kendaraan, membacakan pembelaan pleidoi atas tuntutan dari JPU.

Dalam yang dibacakan secara tertulis, setebal 61 halaman, pada hakikatnya pembelaan yang di sampaikan dihadapan majelis hakim, adalah fakta yang sesungguhnya terjadi, penilaian atas fakta serta analisa hasil persidangan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, untuk selanjutnya dikonfirmasikan dengan fakta yang terjadi. 

Dipaparkannya, dalam pembelaannya, menurut keterangan ahli Dr. Yuspar, S.H., M.Hum, dan ahli Prof. Dr. Busra Azeri, S.H., M.hum, menjelaskan bahwa untuk, menentukan suatu perseroan mengalami kerugian, maka harus ditetapkan terlebih dahulu melalui RUPS. Sepanjang RUPS tentang kerugian perseroan belum ada, maka perusahan belum dapat disebut merugi. Dan kalau ada perkara pidana terkait dengan kerugian, maka perkara a quo tidak dapat diproses karena belum adanya kerugian. 

"Jika dihubungkan ketentuan pasal 66 (2) huruf a undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan keterangan ahli Dr. Yuspar S.H., M.Hum., dan ahli Prof. Dr. Busra Azeri, S.H., M.Hum., dengan fakta persidangan dalam perkara a quo, maka tidak satupun RUPS yang telah menetapkan PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa," kata terdakwa dalam membacakan pembelaan, di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Selasa (23/1) kemaren. 

Disebutkannya, dalam konstruksi perkara a quo, jika sekiranya saksi Endre Saipoel yang menjadi direktur. Maka seharusnya saksi Endre Saipoel yang melakukan cicilan mobil CRV tersebut kepada PT. ACC sebagai perusahaan leasing, namun ternyata tidak sekalipun saksi Endra Saipoel melakukan cicilan pembelian mobil tersebut kepada PT. ACC. Hal ini membuktikan laporan polisi dan keterangan saksi Endre Saipoel yang menyebutkan bahwa ia pada waktu kredit mobil tersebut dilunasi adalah direktur PT. ANDALAS BARA SEJAHTERA dan perbuatan terdakwa yang telah mengambil BPKB pada PT. ACC telah merugikan perusahaan adalah penuh kebohongan, rekayasa dan manipulasi. 

"Dan oleh karenanya berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas. Maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah - olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan," sebut terdakwa saat membacakan pembelaan dihadapan majelis hakim. 

Lebih lanjut diungkapkan dalam pembelaannya, bahwa dikarenakan rumusan unsur pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah terbukti sama sekali.

"Maka kami Penasihat Hukum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidar pada Pasal 263 ayat (2) KUHP. Dan oleh karenanya, sudah sepatutnya dan sangat beralasan demi hukum bahwa terdakwa haruslah diputus lepas dan/atau bebas dalam perkara a quo, dikarenakan semua rumusan unsur dalam pasal yang didakwakan dan dibuktikan dalam tuntutan penuntut umum, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan," tandasnya. 

Terdakwa, menilai perbuatan tanpa kesalahan ini dituangkan antara lain pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menyatakan, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

"Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, kiranya beberapa rujukan sebagaimana dimaksud, akan menambah khasanah dalam menggali dan menemukan keberanan materiil dalam perkara a quo, sehingga dapat membawa perkara a quo menuju gerbang hukum yang berkeadilan. Semoga," ucapnya. 

Lebih lanjut diungkapkan, "asumsi" dari "Jaksa Penuntut Umum (JPU)," dan  pemahaman JPU atas konsep "pembuktian" sama sekali tidak didasarkan kepada ilmu maupun norma pembuktian yang dikenal dan diadopsi oleh KUHAP.

Sebelum mengakhiri pembelaannya, terdak meminta kepada majelis hakim, menyatakan terdakwa Dr. (Cand) H. Budiman, S.SI, MA, MH BIN P.DT Ampalimo Labiah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP. 

 Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlag van alle rechtsvervolgin). Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, membebankan biaya perkara kepada negara.

"Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," tutupnya. 

Usai pembacaan pembelaan, sidang yang dipimpin oleh Eka Prasetya Budi Dharma, menunda sidang pekan depan. (*)

Sebelumnya, terdakwa Budiman dituntut JPU pada Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara. Menurut hemat JPU terdakwa melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP.(*)