Pemprov Sumbar Gelar Rapat Evaluasi Program Perumahan, Komitmen Dukung Tiga Juta Rumah
Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., Serahkan penghargaan kepada sejumlah pihak yang berkontribusi pada program perumahan.
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025). Acara ini dihadiri langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bupati/wali kota se-Sumbar, serta pimpinan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI. Ia menyebut, rumah bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan pondasi kehidupan keluarga dan generasi masa depan.
“Pembangunan perumahan harus dilihat secara menyeluruh. Bukan hanya menyediakan bangunan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, tantangan pembangunan perumahan di Sumbar masih besar. Backlog perumahan tinggi, lahan perkotaan terbatas, harga rumah terus naik, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh. Selain itu, inflasi daerah juga kerap dipicu dari sektor perumahan, termasuk sewa rumah dan harga bahan bangunan.
Pemprov Sumbar mencatat, sepanjang 2025 telah terealisasi 6.577 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas. Angka tersebut bersumber dari APBD kabupaten/kota, CSR, hingga rumah subsidi.
Mahyeldi juga menekankan perlunya inovasi pembiayaan, sinergi dengan sektor swasta, serta pembangunan rumah yang ramah lingkungan, tahan bencana, dan berkelanjutan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menerima penghargaan atas dukungan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Tiga daerah juga mendapat peringkat terbaik dalam penganggaran bidang perumahan melalui APBD, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai (273 unit), Kota Padang Panjang (127 unit), dan Kabupaten Agam (102 unit).
Selain itu, Wali Kota Padang memperoleh penghargaan atas komitmen pembebasan retribusi PBG untuk rumah MBR. Bank Tabungan Negara (BTN) Wilayah Sumbar juga dianugerahi sebagai penyalur KPR subsidi terbanyak, sedangkan DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumbar diapresiasi atas pembangunan rumah khusus MBR.
Dirjen Perumahan Pedesaan, Imran, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan strategis seperti pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk MBR telah diambil guna mempercepat realisasi program tersebut.
“Backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi, dengan 9,9 juta KK belum memiliki rumah dan 26,9 juta tinggal di rumah tak layak huni. Targetnya, setiap tahun dibangun tiga juta rumah secara gotong royong, sehingga minimal 4,9 juta unit bisa terealisasi hingga 2029,” jelas Imran.
Ia menambahkan, pembangunan perumahan bukan hanya soal hunian, melainkan juga instrumen untuk menurunkan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029.
Baik Gubernur Sumbar maupun Dirjen Perumahan Pedesaan sepakat bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan perumahan.
“Kami berharap daerah segera melaporkan data pembangunan maupun renovasi rumah. Implementasi pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR harus dipercepat agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah layak huni,” tutup Imran.(adpsb)
Editor :Andry
