Pemprov Sumbar Kawal Percepatan Sekolah Rakyat, Wagub: Kemiskinan Tak Boleh Halangi Masa Depan Anak

SIGAPNEWS.CO.ID | DHARMASRAYA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Emprov Sumbar) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di daerah.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, usai meninjau pelaksanaan hari pertama kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Dharmasraya. Menurutnya, pendidikan merupakan jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Anak yang berasal dari keluarga prasejahtera itu bukan tidak pintar, mereka hanya belum memiliki kesempatan yang sama. Kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak Sumatera Barat untuk meraih cita-citanya,” ujar Vasko di Padang, Sabtu (1/8/2026).

Ia mengatakan, beroperasinya Sekolah Rakyat permanen pertama di Sumbar menjadi momentum penting dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Alhamdulillah, Sekolah Rakyat pertama di Sumatera Barat sudah mulai beroperasi di Dharmasraya. Ini menjadi awal yang baik, dan kita akan terus mengupayakan agar sekolah serupa dapat hadir di kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat,” katanya.

Menurut Vasko, keberhasilan menghadirkan Sekolah Rakyat di Sumbar tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional.

Sebelumnya, pada 11 November 2025 lalu, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy bersama Bupati Lima Puluh Kota dan Bupati Solok serta Bupati Dharmasraya melakukan pertemuan dengan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut, Vasko menegaskan bahwa keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh kesiapan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi, menyiapkan dukungan, serta memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan.

“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya saat pertemuan saat itu.

Upaya tersebut kini mulai membuahkan hasil dengan beroperasinya SRT Dharmasraya sebagai Sekolah Rakyat permanen pertama di Sumbar.

Sekolah Rakyat merupakan Program Strategis Nasional yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Seluruh peserta didik memperoleh pendidikan gratis dengan sistem berasrama, didukung penyediaan makanan bergizi, internet, komputer, pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS), serta penguatan literasi digital.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Wildan Humaidi mengatakan seluruh kebutuhan dasar peserta didik dipenuhi oleh pemerintah agar mereka dapat fokus belajar dan mengembangkan potensi diri.

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, SRT Dharmasraya yang memiliki kapasitas daya tampung hingga 1.000 orang siswa ini menampung 390 peserta didik yang berasal dari berbagai daerah di Sumbar, terdiri atas 268 siswa dari Kabupaten Dharmasraya, 60 siswa dari Kabupaten Solok, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing satu siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi.

Pemerintah Pusat menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen setiap tahun hingga mencapai 500 sekolah pada 2029. Pemprov Sumbar menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah pusat agar semakin banyak anak-anak Sumbar memperoleh kesempatan menikmati pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. (adpsb)