LPTQ Sumbar Gelar Rapat Pematangan Program Kerja dan Kebutuhan Anggaran 2026–2027

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG — Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan rapat kerja untuk mematangkan penyusunan program kerja prioritas beserta kebutuhan anggarannya untuk tahun 2026 dan 2027. Rapat tersebut digelar di Ruang Pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, Jumat (8/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang, dan diikuti jajaran pengurus serta perwakilan masing-masing bidang di lingkungan LPTQ Sumbar.

Sekretaris Umum LPTQ Sumbar, Afrizal mengatakan rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi perdana LPTQ Sumbar pada akhir Februari lalu yang membahas penyusunan rancangan program kerja dan kebutuhan anggaran organisasi untuk tahun anggaran 2026 dan 2027.

“Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujar Afrizal.

Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang menjelaskan meskipun proses penyusunan program kerja masih berlangsung, sejumlah kegiatan strategis telah dilaksanakan. Hal itu disebabkan, karena adanya kebutuhan organisasi yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

"Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut adalah seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional Tahun 2026 yang digelar pada akhir April lalu,"ungkap Ketua Harian LPTQ Sumbar, Prof. Dr. Ikhwan Matondang 

Menurutnya, penyelesaian dokumen program kerja dan rincian kebutuhan anggaran perlu segera dituntaskan karena proses penganggaran Pemerintah Daerah terus berjalan, termasuk untuk penyusunan anggaran perubahan tahun 2026.

Ia menyebutkan, pada perubahan anggaran tahun 2026 LPTQ Sumbar diperkirakan memperoleh dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sumbar sebesar Rp300 juta. Sementara pada tahun 2027, dukungan hibah diproyeksikan meningkat menjadi Rp1 miliar.

“Dalam penyusunan anggaran ini kita mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan sponsor juga terbatas,” kata Ikhwan.

Ia meminta seluruh bidang segera menyampaikan usulan program paling lambat Minggu (10/5), baik dalam bentuk rencana program unggulan maupun rincian kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaannya.

“Usulan tersebut tidak hanya untuk program tahun 2026, tetapi juga tahun 2027. InsyaAllah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan pihak sponsor,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Edi Dharma menegaskan pentingnya percepatan penyusunan kebutuhan anggaran dari LPTQ dituntaskan. Hal tersebut bertujuan agar usulan kebutuhan tersebut dapat segera diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar melalui Biro Kesra.

Menurutnya, timeline pengusulan anggaran perubahan tahun 2026 sudah semakin terbatas sehingga seluruh kebutuhan harus segera difinalisasi.

Terkait kebutuhan kendaraan operasional, Edi Dharma menyarankan agar LPTQ menggunakan skema sewa temporery seperti pemanfaatan transportasi umum ataupun sewa kendaraan harian berbasis kebutuhan. Skema tersebut dinilainya lebih efisien dibandingkan pengadaan baru atau penggunaan kendaraan dinas pemerintah.

“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.

Selain itu, untuk pelaksanaan Training Center (TC), ia juga menyarankan agar memanfaatkan fasilitas milik pemerintah, baik Pemprov Sumbar maupun Kanwil Kementerian Agama agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.

“Kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC. Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” pungkas Edi Dharma. (Adpsb)