Mediasi Kasus Gugatan Utang Negara 1950 Gagal, Negara Tak Bersedia Membayar Hutang

SIGAPNEWS SUMBAR | PADANG - Mediasi antara warga Padang, Sumatera Barat, Hardjanto Tutik dengan Presiden RI , terkait gugatan hutang negara pemerintah sejak tahun 1950 yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang akhirnya gagal.

Pasalnya, mediasi yang difasilitator hakim Reza Himawan Pratama itu, tidak menemui kesepakatan antara penggugat dengan tergugat.

Tergugat Presiden RI, Menteri Keuangan dan ikut tergugat DPR RI tidak bersedia membayar utang tersebut.

Dalam jawaban tertulis tergugat Menteri Keuangan yang diwakili 12 orang pengacara itu disebutkan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 466a/1978 diatur surat obligasi yang telah lewat waktu lima tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan pelunasan tanggal 28 November 1978, namun jika tidak diuangkan maka akan kadaluarsa.

"Berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena surat obligasi yang diklaim oleh penggugat sebagai mana mestinya tidak dimintakan atau ditagihkan pelunasannya paling lambat lima tahun sejak KMK tersebut, maka surat obligasi tersebut jadi kadaluarsa sehingga proposal permohonan penggugat tidak dapat kami penuhi," tulis salah seorang pengacara  Menteri Keuangan Didik Hariyanto dan kawan-kawan di jawaban tertulisnya.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum penggugat Dr. Amiziduhu Mendrofa, SH. MH mengaku kecewa dengan jawaban tergugat.

"Ini jawaban Presiden dan Menteri Keuangan tidak mau membayar. Saya sangat kecewa. Harusnya, klien saya mendapat penghargaan karena berjasa membantu negara, sekarang uangnya belum dikembalikan," katanya, usai mediasi, Rabu (26/1/2022).

Mendrofa mengatakan sangat aneh alasan tidak mau membayar utang karena alasan kadaluarsa seperti KMK tersebut.

Padahal kata Mendrofa, KMK itu mengangkangi Undang-Undang nomor 24 tahun 2002, tentang surat hutang negara (obligasi) tahun 1950, menyebutkan program rekapitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat hutang, pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat hutang, pembiayaan kredit progam, yang dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo.

"Dalam undang-undang sudah dinyatakan sah, kenapa di KMK bisa disebut kadaluarsa. Aneh, utang kok bisa kadaluarsa," jelasnya.

Mendrofa mengatakan Undang-Undang  jelas lebih tinggi tingkatannya dari KMK yang belum terdaftar dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Mendrofa pun menyinggung kliennya yang sudah membantu pemerintah dalam keadaan negara kesulitan.

"Tapi sekarang klien saya yang dipersulit untuk meminta uangnya kembali," jelas Mendrofa.

Menurut Mendrofa, karena mediasi gagal maka pihaknya siap melanjutkan gugatan ke persidangan.

"Akan lanjut ke sidang nantinya," kata Mendrofa.

Dalam berita sebelumnya dijelaskan, kliennya mengajukan gugatan terkait hutang negara pada tahun 1950.  

Dimana dalam undang-undang darurat RI Nomor : 13 tahun 1950 tentang pinjaman darurat, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Maret 1950 dan ditanda tangani Presiden RI, Ir.Soekarno. Undang-undang darurat nomor 13 tahun 1950, telah menetapkan tentang pinjaman darurat,yang diatur pada pasal 1.

Disebutkan, menteri keuangan diberi kuasa selama tahun 1950 untuk mengambil segala tindakan, untuk mengadakan pinjaman bagi negara RI dan, untuk mewajibkan turut  serta dalam pinjaman sedemikian itu, lagi pula mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang jika perlu dengan menyimpang dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, kecuali konsitusi sementara.

Undang-undang nomor 24 tahun 2002, tentang surat hutang negara (obligasi) tahun 1950, menyebutkan program reka- pitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat hutang, pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat hutang, pembiayaan kridit progam, yang dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo.

Tak hanya itu, jumlah pinjaman itu didasarkan pada penetapan dalam pasal 4 dan 8 dari keputusan tanggal 19 Maret 1950. Kemudian surat pinjaman berbungan 3 per seratus dalam satu tahun yang dibayar, atas kupon tahunan pada setiap tanggal 1 September 1950. Dimana kupon dapat ditunaikan pada semua kantor De Javasche Bank di Indonesia dan jika perlu pada tempat-tempat lain.

Bahwa berdasarkan bukti penerimaan uang pinjaman oleh, tergugat yang ditanda tangani oleh Sjafruddin Prawiranegara selaku menteri keuangan tahun 1950 sebesar Rp80.300, dengan sebesar 3% per satu tahun. Berdasarkan peraturan perundang-undang.

Ditambahkannya, pada bukti surat pinjaman pemerintah tahun 1950 dengan nilai satu lembar adalah sebesar Rp10.000 dan jumlah lembaran pinjaman pemerintah RI sebanyak 3 lembar dengan, nomor X 7155505 X 715514 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp30.000 serta foto kopi.

Bukti surat pinjaman pemerintah tahun 1950 dengan 1 lembar sebesar Rp1000 dan jumlah pinjaman pemerintah RI sebanyak 36 lembar. Bunga pinjaman 3% per satu tahun dari pokok pinjaman Rp80.300, bungan satu tahun Rp2.409 dan bunga pinjaman pokok koversikan pada emas murni, maka dapat emas seberat 0,603 kg per satu tahun.

Pinjaman pemerintah Indonesia, terhitung dari tanggal 1 April 1950 sampai 2021 sudah 71 tahun X bunga dikonversikan dengan emas 0,633 kg adalah sebanyak 42,813 kg emas murni.

Dr.Amiziduhu Mendrofa,SH.MH lebih jelas membeberkan terjadinya hutang tersebut.

Dimana hutang negara ini pada tahun 1950, ada salah seorang memberikan pinjaman kepada pemerintah tahun 1950, karena waktu itu negara dalam keadaan tidak memiliki anggaran. Sehingga dipinjamkanlah melalui menteri keuangan.

Dilanjutkan, beberapa kali diminta tidak dikembalikan, dan juga tidak dibayarkan, sehingga digugatlah.

Untuk tergugat I Presiden RI, tergugat II Menteri Keuangan RI, dan turut tergugat III DPR RI. Dalam sidang tersebut,
telah datang kuasa hukumnya. Kalau presiden kuasa hukumnya jaksa agung, namun dilegasikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat (Sumbar). Sedangkan Menteri Keuangan RI, diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kementerian Keuangan yang ada perwakilan di Sumbar, sementara ketua DPR RI diwakili oleh komisi III biro hukum.

Menuturkan, terjadinya pinjam meminjam pada saat itu berada di Padang.

Gugatan perdata ini diajukan kepengadilan dimana saja, boleh dilakukan oleh penggugat, boleh juga dilakukan kepada tergugat, karena penggugat berada di Padang, maka dilakukanlah di Padang.  

Ia berharap, agar kepada Presiden RI, Menteri Keuangan RI, dan Ketua DPR, untuk datang memberikan mencari solusi yang terbaik.(*)