Sidang Korupsi Gedung BKD Mentawai, Saksi Berbelit-Belit Majelis Hakim & PH Terdakwa Geram

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Sidang dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepulauan Mentawai 2019, yang menjerat terdakwa Asril Yazid selaku Direktur CV. Enam Sandi Utama (ESU) dan Marta Uli, selaku mantan Pejabat Pembuat Kegiatan (PPK), kembali dilanjutkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mentawai, Aridona Bustari cs, menghadirkan tiga orang saksi yaitu Nurhayati selaku kelompok kerja (Pokja), Fariadi Hendro, Robi dari PT.Enam Sandi Utama (ESU). 

Sebelum memeriksa dua saksi, yang dihadirkan JPU. Majelis hakim mengkonfrontir keterangan saksi Nurhayati, dengan saksi sebelumnya, yang juga anggota Pokja. 

Menurut Nurhayati, dokumen kontrak kerja tidak ditandatangani, namun ia menyetujui PT Enam Sandi menjadi pemenang tender. Saksi mengaku, terdapat dua kali tender. Namun, dalam persidangan tersebut terungkap bahwa, saksi yang saat itu menjadi pokja, menerima honor.

"Saya lupa berapa honor yang diterima," katanya.

Keterangan saksi Nurhayati, membuat majelis hakim, tampak geram.

"Mengapa saksi tidak menanda tangani kontrak ini, apa alasannya," tegas Dedi Kuswara, salah satu hakim anggota. 

Saksi yang saat itu, merupakan plt. Kabid perumahan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mentawai, mengaku sibuk. 

Saksi lainnya, yaitu Robi, mengatakan, kontrak dimulai sejak Juni 2019. Disebutkannya juga ada adendum, dan ada item pengerjaan.

"Untuk barang-barang ada diambil dari Padang. Namun demikian pengertian tepat waktu. Karena acuan pengerjaan, itu melihat gambar, material dan tenaga tukang," imbuhnya. 

Fariadi Hendro mengatakan, melihat orang-orang kerja di lapangan. 

"Setahu saya gedung tersebut sudah terpakai," ujarnya. 

Dua terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Mevrizal, Pery dan Putri Deyesi Rizki cs, membuat PH terdakwa tampak marah dengan keterangan para saksi. Pasalnya para saksi yang memberikan keterangan dipersidangan berbelit-belit. 

Sidang yang diketuai oleh Fatchu Rochman didampingi Dedi Kuswara, dan Emria Syafitri, dilanjutkan Jumat depan. 

Pada berita sebelumnya disebutkan, Kejari Kepulauan Mentawai, menahan dua orang tersangka berinisial AY selaku Direktur CV. ESU dan MT, selaku mantan Pejabat Pembuat Kegiatan (PPK) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepulauan Mentawai 2019.

Pada tahun 2019 dilakukan pembangunan gedung kantor keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.954.791.000 yang dananya bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya, tersangka MT yang merupakan Pejabat Pembuat Kegiatan (PPK) dan pelaksana pekerjaan adalah CV. ESU dengan direkturnya adalah AY, malaksanakan 150 hari kerja.

Pada tanggal 13 Desember 2019, dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). Kemudian dibulan Februari 2022, gedung tersebut digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kepulauan Mentawai dan ditemukan kebocoran hampir di setiap ruangan saat terjadi hujan, banyaknya keretakan di dinding ruangan, dinding terlalu rapuh dan gampang terkelupas, serta timbunan lantai tidak sempurna yang mengakibatkan penurunan lantai dibagian sayap kanan gedung.

Berdasarkan laporan pemeriksaan ahli disimpulkan bahwa ada beberapa pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi dan volume.

Sehingga perbuatan para terdakwa diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.131.449.823,00.(*)

Selain itu, para tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan,  Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(*)