Komisi III DPRD Padang Soroti 100 Hari Kinerja Fadly-Maigus, Ini Tanggapan Helmi Moesim

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim bersama Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub.
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Komisi III DPRD Kota Padang memberikan sejumlah catatan penting terhadap 100 hari kinerja Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan layanan transportasi publik.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menyampaikan evaluasi ini kepada awak media, Kamis (12/6). Ia menilai, meskipun beberapa capaian sudah cukup baik, masih banyak program yang belum berjalan maksimal sejak keduanya dilantik pada 20 Februari 2025 hingga 29 Mei 2025.
“Program unggulan wali kota pada 100 hari ini, Alhamdulillah sudah ada progres. Namun, beberapa sektor yang belum optimal perlu menjadi perhatian dan dievaluasi, terutama menjelang pembahasan anggaran perubahan (APBD-P) 2025,” ujar Helmi.
Menurutnya, ada tiga sektor yang perlu mendapat perhatian serius, yakni transportasi, pengelolaan sampah, dan infrastruktur jalan.
Di sektor transportasi, Helmi menyoroti rencana pengembangan koridor baru Trans Padang yang belum terakomodir dalam APBD 2025, padahal hal ini penting untuk mendukung cita-cita menjadikan Padang sebagai kota metropolitan.
“Kita ingin layanan transportasi publik ditingkatkan. Informasinya, tahun ini Dishub akan membuka satu koridor baru, tapi belum dianggarkan di APBD. Ini akan kita dorong di APBD-P 2025,” jelasnya.
Sementara dalam pengelolaan lingkungan, Helmi mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menghadapi keterbatasan sarana berupa becak motor pengangkut sampah di lokasi penampungan sementara (LPS).
“DLH menyampaikan keluhan soal minimnya becak motor di LPS. Karena itu, perlu dukungan anggaran tambahan agar pelayanan persampahan bisa lebih maksimal,” katanya.
Terakhir, di bidang infrastruktur, Helmi menyebut banyak keluhan masyarakat soal kondisi jalan berlubang yang belum tertangani dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Banyak jalan rusak yang dilaporkan masyarakat. Karena itu, kami mendorong PUPR sebagai mitra Komisi III untuk meningkatkan kinerjanya. Kita siap mendukung jika itu menyangkut peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Helmi memastikan bahwa pihaknya di Komisi III akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga Kota Padang. (*)
Editor :Riki Abdillah