UNP Siap Fasilitasi Program Sekolah Rakyat dengan Gedung dan Lahan Kampus

Foto bersama, Rektor UNP, Krismadinata & pejabat terkait saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Rektorat UNP pada Senin malam, (28/4/2025).
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG — Universitas Negeri Padang (UNP) menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat dengan menyediakan fasilitas gedung dan lahan kampus. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Rektor UNP, Krismadinata, menyampaikan kesiapan tersebut saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Rektorat UNP pada Senin malam, 28 April 2025. Ia menyebutkan bahwa Kampus PGSD Bandar Buat siap dimanfaatkan untuk program ini karena memiliki fasilitas lengkap dan lahan luas.
“Kampus PGSD Bandar Buat punya fasilitas yang sangat memadai. Dengan lahan kosong seluas 27.930 meter persegi, kampus ini dilengkapi asrama, aula, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, musala, minimarket, hingga sarana olahraga. Untuk pelaksanaan tahun ini, kami siap mendukung,” ujar Krismadinata.
Selain itu, UNP juga menawarkan Kampus PGSD Sawahlunto dengan luas 5,2 hektare dan fasilitas pendukung lainnya. UNP bahkan siap berkontribusi lebih jauh melalui penyediaan tenaga ahli, pelatihan bagi guru dan dosen, serta penempatan mahasiswa magang di berbagai lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut positif kesiapan UNP. Ia menilai kerja sama dengan perguruan tinggi sangat strategis dalam mempercepat implementasi Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sarana dan pendampingan kualitas guru adalah kunci utama kesuksesan program ini. Jika memenuhi syarat teknis dari Kementerian PUPR, UNP akan tergabung dalam gelombang kedua pembelajaran pada Juli-Agustus 2025,” jelas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat akan diselenggarakan dalam format berasrama, dengan seluruh kebutuhan siswa seperti makan dan minum ditanggung pemerintah. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, juga menyampaikan dukungannya. Ia menyebut Sumbar telah mengajukan sembilan lokasi potensial, termasuk fasilitas milik UNP.
“Terima kasih kepada Pak Menteri atas perhatian dan dukungan untuk Sumatera Barat. Semoga program ini cepat terealisasi dan cakupannya terus meluas,” katanya.
Keterlibatan UNP bersama dukungan pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat kehadiran Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Sumatera Barat. (*)
Editor :Riki Abdillah