Armando : Ada Intervensi Kekuasaan Halangi Dana Bantuan Parpol dan Proses PAW PKP Sawahlunto

SIGAPNEWS.CO.ID | SAWAHLUNTO -- Dana bantuan parpol Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kota Sawahlunto Tahun 2023 belum dapat dicairkan sebab data kepengurusan PKP Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, belum diperbaharui baik di Kemenkumham maupun di KPU. 

Kepengurusan PKP Kota Sawahlunto dikatakan masih tervalidasi dengan nama Ismed, sementara Ismed sendiri diketahui sudah pindah partai menjadi Ketua Partai Gerindra Kota Sawahlunto di Sipol KPU. 

Sipol adalah Sistem Informasi Partai Politik yang ditujukan untuk memudahkan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Sipol merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sawahlunto Yulianti di ruang kerjanya Jumat (8/9/2023) mengatakan dana bantuan parpol PKP dari pemerintah daerah sebesar lebih kurang Rp 80 juta belum dapat dicairkan karena data kepengurusan PKP di Kota Sawahlunto belum diupdate baik di Kemenkumhan maupun di Sipol KPU. 

Diketahui, PKPI adalah partai pemenang Pemilu (2019 -2024) di Kota Sawahlunto yang mendudukan tiga kadernya sekaligus menjadi Ketua DPRD Sawahlunto. Diketahui lagi bahwa Partai yang dihuni oleh para pensiunan perwira tinggi TNI/Polri itu sudah berganti nama menjadi PKP melalui Munaslub Tahun 2021 dan Mensahkan Kepengurusan Mayjen Purn TNI (Marinir) Yussuf Solichien periode (2021 - 2026).

Namun sayangnya, PKP tidak bisa lolos pemilu 2024 sehingga ketiga anggota DPRD Sawahlunto dimaksud memilih hengkang pindah ke Partai Gerindra dan PAN untuk menyongsong pemilu 2024.

"Saya sudah konsultasikan dan sudah cek datanya baik di Sipol KPU maupun di Kemenkumham, kepengurusan PKP Kota Sawahlunto ini belum diupdate datanya. Atas prinsip kehati hatian ini kami belum dapat mencairkan dana bantuan parpol untuk PKP," ujar Yulianti, Jumat (8/9/2023). 

Berbeda dengan Partai Gerindra, jelas Yulianti, kepengurusan Gerindra Sawahlunto sudah update data baik di Sipol KPU maupun di Kemenkumham dengan Ketuanya Ismed, sehingga dana parpol Gerindra ini sudah dapat diproses untuk pencairan. 

Yulianti menegaskan bahwa dana bantuan parpol bukan untuk keperluan pribadi pengurus parpol melainkan untuk pembinaan SDM dan biaya operasional parpol.  

"Menurut saya, mungkin karena PKP ini tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024 makanya datanya tidak di update di Sipol KPU. Kami menunggu datanya update dulu baru dapat diproses selanjutnya," sambungnya.

Terkait proses PAW terhadap tiga anggota DPRD Kota Sawahlunto yang diajukan pengurus PKP kubu Adrizal dan Armando, Yulianti mengatakan hal itu sebaiknya ditanyakan langsung ke Sekwan. 

Hanya saja dari hasil konsultasinya dengan pihak Kememkumhan, Yulianti menjelaskan, ada dua klaim kepengurusan dari DPN PKP dimana yang satu mengusulkan untuk PAW yaitu dari Kubu Ketua Umum DPN PKP Yussuf Solichien dan Wasekjen Amella Mustika. Sedangkan pembatalan PAW diajukan oleh kubu Wakil Ketua Umum DPN PKP Alizar Nurdin Tanjung dan Sekjen Syahrul Mamma.  

Menurut Yulianti, perselisahan kedua kubu ini harus diselesaikan secara internal partai,  hal ini merujuk pada surat dari Kemenkumham AHU. UM. 01.01.286 tanggal 10 April 2023 yang menolak hasil Munaslub PKP kubu Alizar Nurdin Tanjung. 

Dijelaskan Yulianti, pihaknya tidak dapat menarik kesimpulan pembenaran atas klaim kedua kubu di internal PKP tersebut sehingga menurutnya perlu untuk meneruskan surat permohonan PAW itu kepada Gubernur sebagai pengambil keputusan. Namun, dikatakannya lagi hal itu menjadi kewenangan Sekwan bukan Kesbangpol. 

Menanggapi pernyataan Kepala Badan Kesbapol, Sekretaris Dewan Pimpinan Kota (DPK) PKP Kota Sawahlunto Armando menilai pengajuan PAW dari partainya sudah memenuhi semua unsur persyaratan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku baik ditinjau dari Peraturan Pemerintah, Permendagri, Peraturan KPU maupun hasil Keputusan MK. Semuanya kata, Armando, sudah memenuhi syarat 100 persen untuk dilakukannya proses PAW. 

"Sudah tidak bisa mengelak, karena semua unsur yang diatur dalam peraturan perundangan untuk proses PAW sudah 100 persen terpenuhi," tegas Armando.

Oleh sebab itu, dikatakan Armando klaim dualisme DPN PKP hanyalah bentuk kepanikan pihak sebelah yang tidak menerima untuk dilaksankannya proses PAW. Buktinya, sampai saat ini baik pihak DPRD maupun Walikota belum meneruskan surat permohonan PAW kepada Gubernur sejak dilayangkan pada 7 Agustus 2023 lalu.  

Padahal, lanjutnya, SK pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota itu merupakan kewenangan dari Gubernur bukan pemerintah kota Sawahlunto. 

"Kalau memang tidak bisa di proses PAW kenapa harus takut untuk meneruskan surat kami ke Gubernur. Kan disini hanya meneruskan bukan memutuskan. Ini kan sengaja dibuat berbelit belit dan mutar mutar, dari Sekwan ke Walikota turun lagi ke Kesbangpol dan pindah lagi ke Sekwan. Tiba di Sekwan mati lagi," tuturnya.

Selain itu, Armando menilai tidak dilakukannya pencairan dana bantuan Parpol PKP oleh Kesbangpol adalah bentuk intervensi kekuasaan karena jika itu dicairkan maka Kesbangpol sama saja dengan mengakui kepengurusan PKP Kota Sawahlunto yang di ketuai Adrizal. 

"Ini salah satu bentuk intervensi kekuasaan. Kita tidak usah jauh jauh ambil contoh di Kota Solok saja kenapa dana Parpol PKP disana bisa cair meski pengurusnya sudah pada pindah ke partai lain. Begitu pula dengan proses PAW, kenapa partai Berkarya yang juga tidak lolos pemilu 2024, sudah bisa PAW jauh sebelum ini. Selain itu, di Kabupaten Toba juga ada PAW PKP bahkan sudah diproses oleh KPU-nya,," imbuh Armando yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Sawahlunto Fraksi PKPI Perode (2014 - 2019).

Lebih jauh ditegaskan Armando, jika Kesbangpol Sawahlunto masih mengakui pengurus PKP yang lama sebaiknya Kesbangpol memproses pencairan dana parpol itu ke pengurus yang lama. 

"Bagi kami tidak masalah, cairkan saja ke Ismed, kan mantap tu, hehehe," kata Armando sambil melepaskan tawanya.(*)