Bupati Dharmasraya Usulkan Pertambangan Rakyat untuk mengatasi Maraknya Tambang Ilegal 

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani dengan kejadian banjir yang melanda kabupaten Dharmasraya diakibatkan curah hujan, tentu tak lepas dari maraknya tambang ilegal, salah satu penyebabnya.

Ibu Bupati Dharmasraya mengatakan, pemerintah daerah akan mengusulkan wilayah pertambangan rakyat untuk mengatasi maraknya tambang ilegal. 

"Tambang ilegal dampak sangat berbahaya terhadap lingkungan, yang pertama terlepas dari pengawasan, kemudian juga menimbulkan kerugian besar dari segi pendapatan Asli daerah (PAD)", ucap nya di Hotel Amaris Padang, Sabtu (8/3/2025).

Lanjut, "Maka kita mencoba mendorong pemberian izin bagi tambang ilegal, baru satu tambang yang memiliki izin resmi di Dharmasraya, sedang yang lain beroperasi secara ilegal", ujarnya lagi. 

"Memasuki 100 hari kerja, pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan mengajukan usulan untuk pertambangan rakyat, bagi tambang ilegal juga bisa kita rangkul dan menjadi tambang legal", imbuhny. 

Annisa menambahkan, tambang rakyat ini nantinya akan terbuka tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat.
Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pertambangan juga akan didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ditanya jenis tambang ilegal yang beroperasi di Dharmasraya, Annisa menyebut sebagian besar berupa tambang galian C dan beberapa jenis mineral lainnya. 

"Kami masih mengumpulkan laporan untuk mengidentifikasi titik-titik tambang ilegal. Ini menjadi tugas Satgas Tim Percepatan Tambang Rakyat untuk memetakan lokasi-lokasi tersebut agar bisa kita jadikan wilayah pertambangan rakyat,” jelasnya.

Annisa menekankan bahwa pengelolaan tambang yang legal dan terkontrol diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan. (*)