DPRD Kota Padang Gelar Pembahasan Intensif LKPJ Walikota Tahun 2024

DPRD Kota Padang menggelar pembahasan intensif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024, 11-14 Maret 2025.
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar pembahasan intensif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Evaluasi ini menjadi ajang refleksi terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Wali Kota Hendri Septa dan Wakil Wali Kota Ekos Albar, sekaligus menjadi pijakan bagi kepemimpinan baru di bawah Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir dalam merancang kebijakan ke depan.
Pembahasan yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 ini dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) IV bersama mitra kerja terkait. Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, menekankan bahwa evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi kesempatan untuk meninjau realisasi janji kampanye yang telah diusung.
"Sejumlah program telah berjalan dengan baik, namun ada yang masih memerlukan perhatian lebih. Evaluasi ini akan menjadi bahan penting dalam optimalisasi kebijakan lima tahun ke depan," ujar H. Iskandar pada Jumat (14/3/2025).
Sorotan Utama: Pendidikan dan Pariwisata
Salah satu isu utama dalam pembahasan LKPJ 2024 adalah sektor pendidikan, khususnya kesejahteraan guru honorer. DPRD menyoroti masih adanya guru honorer yang hanya menerima gaji Rp250 ribu per bulan, dengan pencairan yang sering tertunda hingga 3-4 bulan.
"Ini tidak bisa dibiarkan. Kami berkomitmen memperjuangkan kenaikan gaji guru honorer agar mereka lebih termotivasi dalam mendidik generasi muda," tegas H. Iskandar.
Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi perhatian, mengingat Kota Padang mengandalkan industri ini sebagai penggerak ekonomi daerah. DPRD meminta peningkatan fasilitas wisata, termasuk kebersihan, keamanan, dan pengawasan harga kuliner di destinasi wisata, terutama menjelang libur Lebaran.
"Jangan sampai ada pungli di objek wisata atau harga makanan yang melambung tinggi. Dinas terkait harus melakukan pengawasan ketat agar wisatawan merasa nyaman," tambahnya.
Capaian Positif di Tahun 2024
Meskipun ada catatan evaluasi, DPRD juga mengapresiasi berbagai pencapaian positif Pemerintah Kota Padang selama tahun 2024, di antaranya:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 83,98 (2023) menjadi 84,34 (2024), tertinggi di Sumatera Barat. Angka harapan hidup naik dari 74,94 tahun menjadi 75,20 tahun. Angka harapan lama sekolah bertambah dari 16,56 tahun menjadi 16,57 tahun. Penurunan angka stunting dari 24,2% (2023) menjadi 17,29% (September 2024). 2.888 penyandang disabilitas menerima manfaat dari program kesejahteraan sosial. Pembangunan Pasar Raya Fase VII rampung dan berfungsi penuh, mendukung perekonomian masyarakat. Total investasi mencapai Rp3,65 triliun, menunjukkan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
Anggota Pansus IV, Muhammad Khalidi Al Khair, menambahkan bahwa meskipun ada banyak capaian positif, pengendalian inflasi masih menjadi tantangan yang harus diatasi ke depan. Saat ini, inflasi Kota Padang berada dalam kisaran 0,87% hingga 3,45%.
DPRD juga membahas program BPJS Kesehatan Gratis, yang memberikan layanan rawat inap, rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, dan layanan medis lainnya bagi masyarakat. DPRD memastikan bahwa bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan, BPJS tetap bisa aktif dalam keadaan darurat, dengan jaminan bahwa pemerintah akan menanggung tunggakan tersebut.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Ketua DPRD Kota Padang sekaligus Koordinator Pansus IV, Muharlion, menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
"LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban Pemko Padang dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih, dan melayani, sesuai dengan visi Padang Amanah yang diusung Wali Kota Fadly Amran," ujarnya.
Meskipun pembahasan LKPJ 2024 belum menghasilkan kesimpulan final, DPRD memastikan bahwa evaluasi ini menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan ke depan.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka semata," tutup H. Iskandar.
Dalam pembahasan ini turut hadir Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua Komisi IV H. Iskandar, Wakil Ketua Rustam Efendi, Sekretaris Erianto, serta anggota DPRD lainnya, termasuk H. Mulyadi Muslim, H. Hendrizal, Dewi Susanti, Donal Ardi, M. Fautiaz Fauzi, H. Rusdi, M. Khalidi Al Khair, Irwandi, dan Erismiarti.
DPRD Kota Padang berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan Fadly Amran dan Maigus Nasir dapat terus mendorong pembangunan Kota Padang yang lebih maju, sejahtera, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Adv)
Editor :Riki Abdillah