Oknum Anggota Dewan Digerebek Warga Dirumah Wanita Bersuami: DPRD Sawahlunto Tunggu Sikap Partai 

SIGAPNEWS SUMBAR | SAWAHLUNTO - Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu menanggapi pertanyaan wartawan terkait peristiwa adanya dugaan perselingkuhan oknum anggota DPRD Kota Sawahlunto yang tertangkap basah oleh warga sedang berada di rumah kontrakan seorang perempuan pada tengah malam Kamis (24/11/22). 

Kejadian penggerebekan oleh warga itu terjadi sekitar pukul 23.30 WIB di Dusun Balai Balai Desa Muaro Kalaban.  Pada saat itu ada sekitar 15 sampai 35 orang pemuda di Desa Muaro Kalaban mendatangi rumah kontrakan tersebut dan mendapati oknum anggota dewan tampak keluar dari pintu rumah kontrakan perempuan tersebut.  

Ketua DPRD Sawahlunto Eka Wahyu mengatakan DPRD sebagai lembaga tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. 

Hanya saja, lanjut Eka Wahyu, ketua Partai Keadilan Persatuan Pembangunan (PKPI) Ismed (suami Eka Wahyu - red) mengatakan akan mengambil sikap setelah adanya keputusan rapat masyarakat di Desa Muaro Kalaban. 

"Pastinya, Bapak akan menyurati dan memanggil yang bersangkutan setelah adanya keputusan rapat di kampungnya. Karena dia seorang Datuk tentunya partai akan menunggu hasil rapat dikampungnya. Untuk saat ini saya belum bisa berkomentar banyak," ujar Eka Wahyu dari Fraksi PKPI ini menambahkan.

Sebelumnya sempat tersiar kabar di group what's up wartawan Kota Sawahlunto akan terjadi aksi damai masyarakat Desa Muaro Kalaban untuk mendatangi Gedung DPRD Sawahlunto siang ini, Senin (28/11). 

Namun sampai berita ini diturunkan belum ada tanda tanda  warga mendatangi kantor dewan di Kelok S tersebut. Informasi dari sumber sigapnwes.com menyebutkan bahwa aksi tersebut baru sebatas wacana, namun disebutkan akan ada pertemuan warga pada malam hari ini untuk menindak lanjuti kejadian tersebut. 

Situasi di Gedung DPRD Sawahlunto, selain ketua DPRD Eka Wahyu juga tampak Wakil Ketua DPRD H. Jaswandi. Haji Jaswandi mengatakan tidak ada aksi demo ke DPRD, namun jika ada warga  yang ingin datang menyampaikan aspirasi maka lembaga DPRD tentunya akan menerima dan menampung setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. 

"Kalau memang ada masyarakat yang ingin datang  menyampaikan aspirasi tentunya kami harus menyambut kedatangan dan menampung aspirasi mereka. Namun sejauh ini saya belum mendengar akan adanya aksi demo masyarakat," ujar Haji Jaswandi.

Situasi di Gedung DPRD Sawahlunto terlihat dengan adanya kesibukan panitia penyambutan Hari Jadi Kota (HJK) yang tengah menyiapkan dekorasi ruangan sidang Utama DPRD untuk pelaksanaan Sidang Paripurna HJK yang akan dilaksanakan pada 1 Desember 2022. 

Kantor DPRD Kota Sawahlunto akan kembali dijadikan tempat sidang Paripurna setelah selesai melakukan rehab keramik di lantai dasar gedung tersebut. 

Tokoh masyarakat Muaro Kalaban Erizal Ridwan ketika ditanya terkait peristiwa tersebut mengatakan seharusnya peristiwa itu dilaporkan warga ke pihak berwajib atau kepolisian sehingga dapat diambil tindakan hukum. 

Namun, sebaliknya, lanjut Erizal Ridwan,  jika ada pihak pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian itu bisa melapor dengan tuduhan pencemaran nama baik.  

"Seharusnya pada waktu malam kejadian itu dibawa dan dilaporkan ke kepolisian sehingga ini bisa di proses secara hukum. Ini kerja tanggung namanya. Mau diproses bukti juga tidak ada. Sebaliknya, jika ada pihak yang ingin melaporkan dengan adanya dugaan pencemaran nama baik, silahkan saja," ujar Wakil Walikota Amran Nur itu. (*)