Kejati Sumbar Kantongi 90 Orang Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi 

SIGAPNEWS SUMBAR | PADANG - Kasus dugaan korupsi pengadaan sapi yang tidak sesuai spesifikasi, di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, masih terus berjalan. Pasalnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), telah memasuki babak baru.

Kepala seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumbar, Fifin Suhendra, mengatakan saat ini, Kejati Sumbar tengah meminta inspektorat Provinsi Sumbar guna perhitungan kerugian negara.

"Untuk tahap selanjutnya,kita menunggu hasilnya. Kita berharap agar cepat keluar," katanya,ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (28/10).

Disebutkannya, bila telah ke luar hasilnya maka, segera melakukan penetapan tersangka.

"Sekarang ini kita tengah menunggu,baru kalau sudah keluar bisa ditetapkan tersangka," ujarnya.

Dikatakan Fifin Suhendra, dalam perkara tersebut memang telah terjadi tindak pidana. Saat ini terdapat 90 orang saksi yang diperiksa, mulai dari dinas terkait, Pejabat Pembuat Komitmen, sampai dengan ahli.

"Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya, apakah ada penambahan saksi atau bagaimana," tuturnya.

Sebelumnya, Kejati Sumbar telah menggeledah kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar yang berada di jalan Rasuna Said, Selasa (6/9/2022) Lalu.

Dari informasi yang dihimpun media, tim penyidik membawa satu unit CPU komputer serta satu box ukuran besar berkas yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pengadaan sapi yang tidak sesuai spesifikasi pada dinas terkait.

Kasi Penkum Kejati Sumbar Fifin Suhendra kepada wartawan mengatakan, penggeledahan ini dilakukan untuk mengamankan berkas yang diperlukan dalam mendukung penyidikan, yang dilakukan dalam beberapa bulan belakangan. Penggeledahan dilakukan di bidang produksi dan teknologi, bagian keuangan dan bagian sekretariat.

"Kita masih membutuhkan berkas- berkas terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sapi untuk kepentingan penyidikan. Kejati Sumbar menurunkan 10 orang tim khusus (timsus) Tindak Pidana Khusus dalam penggeledahan kali ini," katanya.

Pada waktu itu, pihaknya telah memeriksa saksi sebanyak 20 orang. Para saksi yang diperiksa merupakan ASN Dinas Perternakan Sumbar dan penyedia barang jasa. Pada sisi lain, tim penyidik terus menghitung besaran kerugian negara, baik hitungan audit internal Kejati Sumbar maupun BPKP Sumbar.

“Indikasi kuat dari penyimpangan pengadaan sapi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Terjadi perubahan spesifikasi sebanyak 2082 ekor. Ada 4 perusahaan rekanan yang melakukan pengadaan ini. Nilai kerugiannya belum keluar,” ujarnya.

Sebelumnya, perkara tersebut menjadi atensi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, dan telah  mengeluarkan surat perintah penyelidikan tertanggal 25 Maret 2022 dengan nomor surat print04/L.3/Fd.1/03.2022 serta sehubungan surat perintah penyidikan dengan No print-12/L.3/Fd.1/07/2022 tanggal 6 Juli 2022.

Temuan Kejati Sumbar berasal yang berasal laporan masyarakat atas dugaan pekerjaan penyedian dan pengembangan sarjana pertanian, kegiatan penyediaan bibit atau benih ternak dan hijauan pakan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Sumbar tahun anggaran 2021.

Sebelumnya, diberitakan media pada 18 Desember 2021 lalu di Sumatera Barat tentang bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memberikan bantuan ternak sapi dan kamping kepada puluhan kelompok masyarakat tahun 2021.

Bantuan ini menghabiskan APBD Sumbar puluhan miliar, namun sepertinya banyak kelompok masyarakat penerima bantuan sedih melihat kondisi sapi yang diterima kurus kerempeng. (*)