Buntut Siswa SMP Ar Risalah "Dirumahkan", Wali Murid Protes Hukuman Sepihak dari Sekolah

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Diduga dikeluarkan tanpa alasan oleh pihak SMP  Perguruan Islam Ar Risalah Yayasan Waqaf Ar Risalah. Wali murid siswa Putri Larasti, merasa kecewa. Ia menilai hal ini tidak sesuai, dengan prinsip perlindungan anak dan hak pendidikan, serta pengelolaan konflik di lingkungan sekolah.

Dikatakannya anaknya yang berinisial A dan kini dikelas 9 SMP, terlibat masalah dengan salah satu adik kelasnya di masjid. Dimana anaknya, pembelaan diri, sehingga anak diduga melakukan tindakan memukul. 

"Kejadian ini bermula ketika adik kelas tersebut menyikut bahu anak saya dengan tindakan yang tidak sopan kepada kakak kelas. Fakta bahwa, siswa tersebut adalah anak seorang guru menimbulkan dugaan, bahwa ini menjadi alasan keberaniannya bertindak demikian," katanya. 

Selanjutnya, pada 17 Desember 2024, sekitar 23.00 WIB. Wali murid menerima telepon dari  pengawas asrama yang menyampaikan bahwa, anaknya dituduh mem-bully adik kelas tersebut.

"Awalnya, kami mengira bahwa anak kami terlibat dalam tindakan pengeroyokan bersama teman-temannya. Namun, setelah kami konfirmasi, Anak kami menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi hanya antara dirinya dan siswa tersebut, tanpa melibatkan pihak lain," ujar wali murid tersebut. 

Disebutkannya, pihak sekolah memanggil orang tua untuk hadir dalam pertemuan dengan kepala Pengasuhan pada 18 Desember 2024. 

"Karena kami sedang dalam perawatan di rumah sakit, maka diwakili paman kandung anak untuk menghadiri pertemuan tersebut atas nama keluarga. Dalam pertemuan itu, pihak sekolah secara sepihak menyerahkan Surat Peringatan 3 (SP3), tanpa memberikan ruang dialog yang memadai  untuk membahas dan menyelesaikan kejadian secara adil dan komprehensif," imbuhnya. 

Dilanjutkannya, setelah menerima SP3, pihak sekolah menyampaikan bahwa  hukuman untuk anaknya belum diputuskan. Hingga kini orangtua diminta menunggu selama satu  minggu karena keputusan akan dihasilkan dari rapat pimpinan yang dihadiri oleh pimpinan perguruan, sekretaris perguruan, kepala sekolah, dan kepala pengasuhan. 

Namun, setelah seminggu berlalu, upaya orangtua untuk menghubungi kepala pengasuhan tidak mendapatkan tanggapan. Lalu di 27 Desember 2024, orang tua menerima pesan whatsapp dari wakil kepala pengasuhan yang menyampaikan keputusan rapat pimpinan secara sepihak, tanpa dialog atau kesempatan keluarga untuk memberikan masukan. Keputusan tersebut menyatakan dua pilihan yaitu, anak harus pindah sekolah atau tetap terdaftar sebagai siswa Ar Risalah, tetapi hanya diperbolehkan datang saat ujian dengan status "dirumahkan." Pihak sekolah menyebut opsi kedua ini sebagai bentuk toleransi atau kebijakan dari perguruan.

"Keputusan tersebut semakin berat, karena kami diminta memberikan konfirmasi hingga  5 Januari 2025, dengan ancaman bahwa jika tidak ada tanggapan, maka opsi kedua akan berlaku secara otomatis," tuturnya. 

Wali murid juga menceritakan, sekolah tetap mewajibkan pembayaran biaya bulanan meskipun anak hanya diperbolehkan datang untuk ujian. Ini menunjukkan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi psikologis anak atau beban keluarga, tetapi justru mempertegas sikap sepihak tanpa ruang diskusi.

Dalam kondisi kalut, mengingat cerita dari anaknya sudah ada dua siswa lain dikelas 9,  yang langsung dikeluarkan (drop out), saat itu merasa tidak memiliki pilihan lain selain menerima opsi kedua demi memastikan anak saya tidak dikeluarkan dari sekolah. 

"Anak kami ketakutan akan kemungkinan dikeluarkan, yang semakin  menambah tekanan psikologisnya. Sebagai orang tua kami hanya berharap anak tetap bisa menyelesaikan pendidikannya meskipun dengan kondisi yang sangat tidak ideal," ucapnya.

Sehingganya, wali murid  memilih opsi kedua untuk menghindari risiko yang lebih besar. 

"Yang sangat miris adalah anak kami tidak diizinkan mengikuti kegiatan sekolah wisuda tahfidz, meskipun ia telah menyelesaikan hafalan 5 juz Al-Qur'an, yang seharusnya menjadi prestasi yang diapresiasi oleh pihak sekolah,", imbuhnya.

Putri Larasti, akhirnya memilih pilihan pihak sekolah untuk "merumahkan", karena anaknya hingga ujian akhir sangat tidak adil dan merugikan. Anak yang berada ditahun terakhir pendidikan setingkat SMP, kehilangan hak untuk melanjutkan pembelajaran di masa krusial menjelang ujian.

"Sangat tidak adil, keputusan yang diambil oleh pihak sekolah telah menimbulkan dampak psikologis yang  signifikan pada anak kami. Selain itu, anak kami tidak pernah nakal," tandasnya.

Ia memohon kebijaksanaan kepada Bapak/Ibu untuk membantu solusi terbaik sesuai kewenangan lembaga dengan mengedepankan prinsip  perlindungan anak dan hak pendidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Sekaligus memperhatikan aspek psikologis untuk anak kami dan mungkin siswa lain yang juga sudah terdampak sebelumnya," tutupnya. 

Sementara itu, kuasa hukum dari korban yakninya Mevrizal, S.H, M.H, sangat menyangkan peri hal tersebut. Pasalnya, berdampak pada psikologis pada anak remaja

'Sesuai teori perkembangan remaja, bahwa anak di usia SMP, berada pada fase perkembangan emosional yang sangat rentan. Pada fase ini, anak membutuhkan pengakuan, penghargaan, dan rasa diterima oleh lingkungannya untuk membangun kepercayaan diri dan identitas diri yang positif.

"Keputusan untuk "merumahkan" anak tanpa adanya dialog dan pembinaan yang memadai telah menciptakan rasa diasingkan dan tidak dihargai. Hal ini berisiko besar merusak kepercayaan dirinya, menurunkan motivasi 
belajarnya, dan memunculkan perasaan rendah diri yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan emosional dan sosialnya," katanya.

Sesuai pasal 16 undang-undang Nomor. 35 tahun 2014, anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan pengabaian. Tindakan ini memperlihatkan pengabaian terhadap kebutuhan psikologis anak, yang seharusnya dijaga oleh sekolah.

Selain itu, sekolah tidak mengedepankan pendekatan psikologis dalam penanganan konflik anak dan pelanggaran prinsip pendidikan berbasis Islam. 

Saat di konfirmasi kepihak pimpinan pondok pesantren sekolah SMP perguruan Islam Ar Risalah, Donis Satria, menjelaskan memang ada kejadian tersebut dan itu sudah sesuai dengan tatib yang berlaku di pondok yang di pimpinnya.

"Di Ar Risalah isalah tidak ada pembedaan ini, siapa yang melakukan pelanggaran, kepada siapapun, akan di tegakkan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Bahkan kalau anak pengurus yayasan sendiri yang melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penegakan aturan sesuai tatib yang ada dan itu yang berlaku selama ini di Ar risalah," katanya.

Disebutkannya, di Ar Risalah ada aturan bila anak melakukan pelanggaran  berat seperti bully fisik atau yang lainnya sesuai yang ada dalam tatib, maka akan diberhentikan tanpa harus ada SP 1 atau SP2 dulu.

'Justru ini kami lakukan untuk melindungi hak anak lain yang berhak merasa aman dan tenang dalam proses pendidikan di Ar risalah, bila tidak seperti itu, maka justru anak yang menjadi korban akan merasa tidak aman di Ar risalah dan pada akhirnya akan mundur dari Ar risalah," imbuhnya.(*)