Gubernur Mahyeldi Pastikan Riset dan Inovasi Hortikultura Penting demi Kesejahteraan Petani Sumbar

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan peran strategis sektor pertanian hortikultura di Sumbar sebagai penopang ketahanan pangan, sumber pendapatan petani dan daerah, serta penyerapan tenaga kerja. Oleh karenanya, riset dan inovasi sangat dibutuhkan agar Sumbar memiliki lebih banyak varietas unggul hortikultura yang akan mewujudkan kesejahteraan bagi kaum petani.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam sambutannya, saat menghadiri Seminar Nasional Perhimpunan Hortikultura Indonesia (PERHORTI) 2023 di Hotel Pangeran Beach Padang, Senin (9/10/2023).

Mahyeldi berharap, agar sinergi dan kolaborasi antar lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) terus dilakukan untuk mengkreasi riset dan inovasi terbaik.

“Dengan adanya riset dan inovasi, maka akan muncul varietas-varietas unggul hortikultura, yang mudah dibudidayakan dan bisa berproduksi lebih maksimal. Sehingga, pendapatan petani dan pendapatan daerah ikut meningkat,” ucap Mahyeldi.

Pemprov Sumbar sendiri, sambungnya, menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi digelarnya seminar nasional hortikultura di Sumbar, yang dihadiri oleh para pakar dan pemerhati hortikultura yang tergabung dalam PERHORTI.

"Terlebih, dalam seminar nasional ini akan dibahas segala hal yang berkaitan dengan inovasi dalam pengembangan hortikultura unggulan. Kami yakin, peran pakar dan pemerhati hortikultura sangat penting dalam memberikan ide, gagasan, dan pemikiran yang inovatif dalam pengembangan hortikultura unggulan daerah untuk bersaing di pasar nasional dan global,” kata Mahyeldi lagi. 

Mahyeldi menerangkan, bahwa kemajuan ekonomi Sumbar memang ditopang oleh aktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Tahun 2023 menunjukkan, bahwa kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mencapai 21,20 persen bagi pertumbuhan ekonomi Sumbar. 

"Sementara itu untuk komoditi hortikultura, itu memberikan kontribusi sekitar 13,30 persen dari kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan tersebut," ungkapnya lagi.  

Berdasarkan analisis terhadap hasil produksi di Sumbar, produksi komoditi bawang merah, cabe keriting, kubis, terung, kentang, durian, alpukat, jengkol, petai, jeruk, dan manggis di Sumbar jauh melebihi jumlah produksi komoditi hortikultura serupa di provinsi lain di Sumatera.

"Kita lebih unggul, oleh sebab itu peran petani sebagai produsen sangat penting," ucapnya lagi.

Selain itu, sambungnya, berdasarkan data BPS Sumbar tahun 2019, diperkirakan jumlah rumah tangga petani yang mengembangkan komoditi hortikultura di Sumbar sekitar 294.596 rumah tangga atau sekitar 42,09 persen dari total rumah tangga petani/nelayan di Sumbar.

Produksi komoditi hortikultura unggulan Sumbar yang dihasilkan sendiri antara lain, bawang merah dengan luas lahan panen 14 ribu hectare (ha) dan produksi 212 ribu ton, cabe keriting dengan luas panen 12 ribu ha dan produksi 123 ribu ton, manggis  dengan luas panen 122 ribu ha dan produksi 20 ribu ton, serta jeruk dengan luas panen 30 ribu ha dan produksi 374 ribu ton. 

“Mengingat potensi sub sektor hortikultura sangat penting, Pemprov Sumbar mengalokasikan 10 persen dari total APBD untuk pertanian, perikanan dan kehutanan, termasuk untuk pengembangan komoditi hortikultura unggulan. Bukan tanpa alasan, ini bentuk keseriusan kami kepada petani kategori kecil, yang memerlukan pemberdayaan yang maksimal dari pemerintah," kata Gubernur menambahkan.

Upaya pemaksimalan dalam pemberdayaan itu, sambungnya, melibatkan peran swasta, Perguruan Tinggi, hingga LSM. Sementara itu sejauh ini berdasarkan data BPS Tahun 2019, sekitar 60,59 persen petani Sumbar berumur di atas 45 tahun, dan sekitar 76,77 persen petani hanya memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah. 

“Selain itu, kepemilikan sumber daya lahan pertanian juga masih kecil di Sumbar, yakni sekitar 75 persen petani memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Kondisi petani yang demikian tentu membutuhkan kebijakan pembangunan yang responsif,” ucapnya menutup. (adpsb)