Kejari Pasaman Vonis Mantan Wali Nagari & Eks Sekretaris Panti sebagai Tersangka Korupsi APB Nagari
Mantan Wali Nagari Panti periode 2017 hingga Januari 2023, dan Bendahara Nagari Panti.
SIGAPNEWS.CO.ID | PASAMAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2018–2019.
Penetapan sekaligus penahanan kedua tersangka dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Pasaman di Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman, Senin (9/11/2026).
Kedua tersangka masing-masing berinisial YA, mantan Wali Nagari Panti periode 2017 hingga Januari 2023, dan NN, yang pernah menjabat sebagai Bendahara Nagari Panti pada Januari 2017 hingga Agustus 2018. Selanjutnya, NN menjabat sebagai Sekretaris Nagari Panti sejak Agustus 2018 hingga Januari 2020.
Berdasarkan hasil penyidikan, YA dan NN diduga melakukan penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya secara bertahap sebanyak 12 kali, dengan total mencapai Rp453.420.000.
Dana tersebut diduga ditarik untuk kepentingan pribadi sebelum APB Nagari disahkan.
Untuk menutupi penarikan dana yang diduga dilakukan secara melawan hukum tersebut, keduanya diduga membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) seolah-olah penggunaan anggaran telah sesuai dengan APB Nagari.
Dalam proses penyusunannya, pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan tidak diikutsertakan. Mereka hanya diminta membubuhkan tanda tangan pada dokumen SPJ tersebut.
Penetapan kedua tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah dilakukan Tim Jaksa Penyidik sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor Print-02/L.3.18/Fd.2/10/2025 tertanggal 3 Oktober 2025, yang kemudian diperpanjang melalui Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Nomor Print-02D/L.3.18/Fd.2/01/2026 tertanggal 30 Januari 2026.
Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengembangan perkara, Tim Jaksa Penyidik menggelar ekspose pada 26 Oktober 2026. Dari hasil penyidikan dan ekspose tersebut, penyidik menyimpulkan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan YA dan NN sebagai tersangka.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primair.
Sementara itu, dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 dengan ketentuan yang sama.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 November 2026. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang.
Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, terdapat pertimbangan mengenai indikasi pemberian informasi yang tidak sesuai fakta serta potensi perusakan atau penghilangan barang bukti.
Kejari Pasaman menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Proses penegakan hukum akan terus dilakukan hingga perkara ini tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Editor :Andry
