Pemerintahan Annisa Suci Ramadhani Dinilai Arogan Jalankan Sistem Pemerintahan Daerah

SIGAPNEWS.CO.ID | DHARMASRAYA -- Sekretaris KNPI Dharmasraya, Rifdal Fadli, SH., M.Kn menilai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani terkesan arogan dan angkuh.

Menurutnya, salah satu bentuk arogansi itu terlihat dari tidak adanya keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) maupun Organisasi Kepemudaan (OKP) dalam setiap proses kebijakan dan kegiatan pemerintahan.

“Seharusnya pemerintah daerah bersinergi dan bergandengan tangan dengan Ormas serta OKP untuk bersama-sama memajukan daerah. Namun, sejak dipimpin Bupati Annisa, Ormas dan OKP justru tampak disingkirkan,” tegas Rifdal, Sabtu (23/8/2025).

Ia mencontohkan, pada momentum upacara bendera 17 Agustus lalu, tidak ada satu pun Ormas maupun OKP yang diundang untuk ikut serta. Padahal, sejak Kabupaten Dharmasraya dimekarkan, kehadiran Ormas dan OKP selalu dilibatkan, baik dalam kegiatan pemerintahan maupun dalam proses pengambilan kebijakan.

“Kalau kita lihat, di pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota lain, Ormas dan OKP selalu hadir mendampingi pemerintah dalam berbagai agenda, terutama pada peringatan hari kemerdekaan. Tapi anehnya, hanya di Dharmasraya di era Bupati Annisa hal itu diabaikan,” ungkap Rifdal, yang juga menjabat Sekretaris MD KAHMI Dharmasraya.

Ia menilai, kondisi ini menunjukkan bahwa Bupati Annisa belum memahami secara utuh peran dan fungsi Ormas serta OKP dalam pembangunan daerah.

“Ormas dan OKP adalah mitra strategis pemerintah. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, penyalur aspirasi, agen perubahan, sekaligus pengawas pembangunan. Keberadaan mereka juga penting dalam menjaga persatuan, melestarikan nilai-nilai masyarakat, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rifdal mengingatkan bahwa jumlah Ormas dan OKP di Kabupaten Dharmasraya sangat banyak. Jika Bupati Annisa tidak mengetahuinya, pihaknya siap memberikan data yang lengkap.

“Pemerintahan yang berjalan sendiri tanpa melibatkan unsur masyarakat dan kepemudaan hanyalah bentuk pemerintahan yang tiran dan cenderung otoriter,” pungkas Rifdal.(*)