Jaksa Agung Kabulkan Restorative Justice Terhadap Dua Tersangka di Blora dan Mamasa

SIGAPNEWS SUMBAR | JAKARTA - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Dr. Fadil Zumhana menyetujui 2 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ekspose dilakukan secara virtual pada Kamis (19/5/2022).

Adapun dua berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut: Tersangka ARIF HENDRO ARIYANTO BIN SUDARYONO dari Kejaksaan Negeri Blora yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Tersangka RADEN ALFINO OETOMO Alias FINO dari Kejaksaan Negeri Mamasa yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) Subsidiar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain.

Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Tersangka belum pernah dihukum. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Pertimbangan sosiologis. Masyarakat merespon positif.

"JAM-Pidum menyampaikan bahwa, selama dua tahun, restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI mendapat respon positif dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),"kata Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Ketut Sumedana, melalui Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kalsel Romadu Novelino, SH, MH. 

”Restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI merupakan salah satu terbaik di dunia,” ujar JAM-Pidum.

JAM-Pidum mengatakan bahwa, hukum acara pidana Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada Penuntut Umum untuk menilai layak atau tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kewenangan untuk menilai perkara adalah magistrat.

“Saya berharap para Kajati dan Kajari sangat berhati-hati dan cermat sekali karena kewenangan ini adalah kewenangan Jaksa Agung yang didelegasikan kepada kita, sehingga dijaga marwah dari setiap keputusan yang kita keluarkan termasuk menjaga integritas dari produk hukum yang kita keluarkan. Ketika Jaksa Agung menyampaikan bahwa ketika SKP2 dikeluarkan, sesungguhnya itu adalah putusan Jaksa Agung yang mengeluarkan dan apabila itu dicederai, akan merusak kualitas restorative justice yang sudah diakui dunia,” ujar JAM-Pidum.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. 

Dihadiri oleh JAM-Pidum, Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Agnes Triani, S.H, M.H, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,

Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda. (*)