Kejati Sumbar Diduga Salah Sita, Anak Nagari Pariaman Ajukan Praperadilan di PN Padang

SIGAPNEWS SUMBAR | PADANG - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang mengelar sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh, Anak Nagari Piaman Laweh terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar). Pengajuan pra peradilan ini, terkait dengan objek salah sita kasus korupsi jalan tol Padang-Pekanbaru.

Sidang dengan agenda pembacaan gugatan dan dipimpin oleh hakim tunggal Rinaldi Triandoko, tampak dihadiri oleh Kuasa Hukum Anak Nagari Piaman Laweh selaku pemohon dan Kejati Sumbar selaku termohon. Perkara Nomor 01/Pid.Pra-TPK/2022/Pn.Pdg, digelar secara terbuka, Senin (14/3/2022).

Kuasa Hukum Anak Nagari Piaman yang membacakan permohonan setebal 16 halaman tersebut, menutut Kejati  Sumbar untuk membatalkan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kejati Sumbar terhadap aset warga berupa, lapangan futsal di Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Pasalnya, bukan terkait dengan aliran dana korupsi jalan tol Padang-Pekanbaru.

Karena sebelumnya Kejati Sumbar, telah melakukan sita terhadap aset tersangka korupsi jalan Tol Padang-Sicincin di Parit Malintang pada  17 Februari 2022 berupa rumah, ruko dan lapangan futsal.

"Lapangan futsal yang masih pada tahap pengerjaan tersebut, merupakan bangunan yang dibangun di atas tanah pusako tinggi kaum, dengan dana yang bersumber dari Zainudin warga Padang Baru Nagari Parit Malintang dan kemenakannya," kata pemohon, saat membacakan gugatannya.

Ditambahkannya, menurut Zainuddin dana untuk pembangunan lapangan futsal ini berasal dari iyuran mamak dan kemenakan, tidak satu rupiah pun uang dari tersangka jalan tol sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa.

"Dalam proses penyitaan tersebut Kejati Sumbar juga tidak meninggalkan sepucuk surat pun. Polisi atau dealer motor saja kalau mau menyita barang atau kendaraan, pasti ditinggalkan surat, ini penegak hukum dalam melakukan sita tidak ada surat yang ditinggalkan,” ujarnya.

Terhadap hal tersebut, pihak termohon selaku Kejati Sumbar, akan menjawab secara tertulis.

"Kami akan menjawabnya secara tertulis," ucap Ade cs, dihadapan hakim tunggal.

Di luar persidangan, kuasa hukum Anak Nagari Piaman Laweh, Devis Zakra Dano menuturkan,karena objek penyitaan ini tidak terkait dengan korupsi maka hari ini, maka ajukan gugatan terhadap Kejati Sumbar.

Selain itu, Devis Zakra Dano menceritakan, keanehan dalam menetapkan delapan warga Parit Malintang sebagai tersangka kasus korupsi tol Padang-Pekanbaru diantaranya selama proses penetapan jalur jalan tol Padang-Pekanbaru oleh Gubernur Sumbar sampai pencairan ganti rugi, tentunya sudah melalui beberapa tahapan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh warga atau Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

Hal tersebut tentu sudah tepat apa yang dilakukan oleh warga Parit malintang (red. tersangka),  dalam menerima ganti rugi jalan tol, sebagaimana diantur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena ganti rugi yang diterima oleh masyarakat adalah ladang dan sawah yang mereka kelola setiap harinya, warga merasa tidak pernah menyerahkan tanah yang mereka kelola tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.  

Sementara itu, kasi Intelijen Kejati Sumbar Mustaqpirin di wakili kasi penerangan hukum (kasi penkum) Kejati Sumbar Fifin Suhendar, menyebutkan menghormati dan menghargai apa yang dilakukan oleh  pihak pemohon karena itu adalah haknya.

"Terkait dengan penyitaan itu adalah wewenang dari tim penyidik Kejati Sumbar,untuk itu mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," katanya.(*)