Jalan Putus di Malalak Ditargetkan Selesai Desember 2026

SIGAPNEWS.CO.ID | AGAM – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat mempercepat penanganan kerusakan jalan pascabencana di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, yang sempat memutus akses transportasi antarwilayah.

Penanganan tersebut dilakukan meskipun ruas jalan itu berstatus jalan provinsi karena BPJN Sumbar menerima instruksi langsung dari Menteri Pekerjaan Umum setelah bencana besar melanda kawasan tersebut pada November lalu.

Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi mengatakan salah satu titik kerusakan paling krusial berada di KM 82+900.

Ia menjelaskan saat bencana terjadi badan jalan di lokasi tersebut amblas dan terputus sepanjang sekitar 150 meter sehingga konektivitas transportasi di kawasan Malalak lumpuh total.

“Kami telah melakukan penanganan darurat dengan menggeser badan jalan ke arah sisi tebing agar konektivitas antarwilayah dapat tersambung kembali,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).

Ia menambahkan secara teknis jalur tersebut saat ini sudah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan.

Namun progres keseluruhan penanganan proyek perbaikan jalan di kawasan tersebut masih berada pada kisaran 8 persen karena pekerjaan yang dilakukan mencakup konstruksi berskala besar.

Pekerjaan itu termasuk pembangunan sejumlah jembatan yang dirancang untuk memastikan struktur jalan menjadi permanen dan lebih kokoh dibandingkan penanganan darurat yang telah dilakukan sebelumnya.

“Secara keseluruhan estimasi penyelesaian penanganan permanen ditargetkan pada Desember 2026,” katanya.

Berdasarkan data lapangan terdapat sembilan titik kerusakan yang tersebar di sepanjang ruas jalan tersebut.

Salah satu titik terdampak paling parah berada di kawasan Simpang Koto Mambang – Balingka yang mengalami kerusakan signifikan akibat bencana pada akhir tahun lalu.

Meski jalur transportasi telah tersambung kembali pihak berwenang mengingatkan bahwa kondisi jalan saat ini masih belum sepenuhnya aman untuk dilalui secara normal oleh masyarakat.

Sebagian ruas jalan masih berupa tanah dan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman longsor terutama ketika intensitas curah hujan meningkat di kawasan perbukitan tersebut.

Selain faktor alam aktivitas alat berat yang masih bekerja di sejumlah titik proyek juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi keselamatan pengguna jalan.

BPJN Sumatera Barat saat ini masih menunggu hasil asesmen menyeluruh dari pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan sebelum jalur tersebut dibuka secara penuh untuk masyarakat.

“Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan masyarakat sebelum izin melintas diberikan secara umum,” ungkapnya.

BPJN Sumatera Barat menyatakan akan terus bersinergi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum proses serah terima proyek dilakukan pada akhir tahun 2026.(*)