Dialog Mendagri dan Bupati Pasaman Soroti Pemulihan Pascabencana

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG — Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2025), menjadi momentum penting bagi daerah terdampak bencana untuk menyampaikan kebutuhan prioritas kepada pemerintah pusat.

Dalam forum yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bupati Pasaman Welly Suhery mendapat kesempatan memaparkan langsung kondisi terkini wilayahnya pascabencana.

Mendagri menanyakan perkembangan pemulihan infrastruktur dasar di Pasaman, mulai dari layanan air bersih, ketersediaan BBM, hingga kondisi jalan dan jembatan.

Menjawab hal tersebut, Welly Suhery menjelaskan bahwa pelayanan air bersih melalui PDAM sudah kembali berjalan dan kini memasuki tahap penyempurnaan. Meski begitu, masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah pusat.

Ia menyebut beberapa ruas jalan kabupaten masih rusak akibat longsor, sehingga menghambat mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian.

Selain kerusakan jalan, Welly juga menyoroti sejumlah jembatan gantung di Pasaman yang mengalami kerusakan berat dan tidak lagi bisa digunakan. Padahal, jembatan tersebut selama ini menjadi akses utama masyarakat untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Pernyataan itu langsung direspons Tito Karnavian. Ia menyampaikan bahwa pembangunan jembatan gantung masuk dalam program nasional yang mendapat perhatian Presiden.

Menurut Tito, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 300 ribu jembatan gantung di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menghubungkan daerah yang terpisah sungai maupun jurang, serta dapat dilintasi kendaraan roda dua.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah melakukan pendataan nasional terhadap kondisi jembatan gantung rusak. Dari hasil verifikasi lapangan selama lebih dari satu bulan, tercatat 6.692 jembatan gantung dalam kondisi rusak.

Data itu nantinya akan diteruskan ke Sekretariat Negara, sementara pelaksanaan pembangunan direncanakan melibatkan TNI.

Tito meminta seluruh pemerintah daerah segera mengusulkan kebutuhan pembangunan jembatan gantung, baik untuk wilayah terdampak bencana maupun daerah yang membutuhkan akses baru. Usulan disampaikan bupati kepada gubernur, lalu diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, program tersebut menjadi peluang besar bagi daerah untuk mempercepat konektivitas dan pemulihan ekonomi masyarakat.(*)