Rachmad Wijaya Desak Wali Kota Fadly Amran Serius Benahi Kawasan Wisata Pantai Padang

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk mengambil langkah tegas dan menyeluruh dalam membenahi kawasan wisata Pantai Padang. Ia menilai, berbagai persoalan yang terus berulang seperti parkir liar dan pelayanan yang buruk semakin meresahkan masyarakat serta merusak citra pariwisata kota.

"Pantai Padang adalah ikon wisata kota. Seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi pengunjung, bukan malah menimbulkan rasa tidak nyaman apalagi intimidasi," ujar Rachmad, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatra Barat.

Rachmad menyoroti maraknya praktik pemaksaan parkir yang belakangan kerap viral di media sosial. Ia menyayangkan kejadian di mana pengunjung dipaksa membayar parkir begitu tiba, bahkan diarahkan oleh juru parkir ke tempat tertentu untuk belanja atau makan. Banyak pengunjung akhirnya memilih membatalkan kunjungan karena merasa tidak nyaman.

“Ini jelas merusak citra pariwisata Kota Padang. Tidak boleh ada pemaksaan dalam pelayanan. Pengunjung harus dilayani, bukan diperlakukan semena-mena oleh oknum juru parkir,” tegas Ketua Umum Alumni SMAN 6 Padang itu.

Ia mendorong agar sistem parkir di Pantai Padang dikelola secara profesional, transparan, dengan regulasi yang jelas serta petugas parkir yang terlatih. Menurutnya, tukang parkir harus menjadi bagian dari pelayanan pariwisata yang beretika.

“Pengunjung berhak memilih tempat parkir tanpa tekanan. Mereka datang untuk bersantai, bukan untuk merasa ditekan atau dipaksa,” tambah Rachmad, legislator dari Dapil Padang 5 (Padang Selatan dan Padang Timur).

Rachmad juga meminta Pemko Padang menempatkan personel dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata secara rutin dan terkoordinasi di kawasan Pantai Padang. Kehadiran petugas pengawasan dinilai penting untuk memastikan para juru parkir dan pedagang mematuhi aturan.

Tak hanya persoalan parkir, Rachmad juga menyoroti harga makanan dan minuman yang kerap dikeluhkan wisatawan karena dianggap mahal dan tidak wajar. Ia mendorong adanya standar harga yang adil serta pengawasan dari dinas terkait.

“Masih ada oknum pedagang yang curang. Pemerintah harus menetapkan standar harga yang masuk akal. Jika perlu, berikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang merugikan pengunjung,” ujarnya.

Rachmad menegaskan, pengelolaan Pantai Padang harus dilakukan secara serius jika ingin menjadikannya sebagai destinasi wisata unggulan. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran hanya akan membuat wisatawan enggan kembali berkunjung.

“Tidak cukup hanya wacana. Butuh aksi nyata. Jika ingin Pantai Padang jadi andalan wisata, maka pengelolaannya harus profesional dan bebas dari praktik-praktik merugikan pengunjung,” pungkasnya. (*)