Kuasa Hukum Suharizal Harap APH Tindak Lanjuti 14 Laporan Konsumen Agar Haknya Dapat Kepastian Hukum
Kuasa hukum warga dari Kantor Hukum LEGALITY, Suharizal bersma konsumen.
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG -- Kuasa hukum warga dari Kantor Hukum LEGALITY, Suharizal, yang mendampingi para konsumen menempuh jalur hukum atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen, yang menimpa 14 konsumen Perumahan Cluster Classical City di Jalan Saiyo V, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.
Pasalnya, sejumlah konsumen telah
melaporkan pengembang perumahan ke Polisi Daerah (Polda) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dan Polresta Padang.
Ia menjelaskan, laporan yang disampaikan ke Polda Sumbar berkaitan dengan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Menurut Suharizal, keputusan konsumen membeli rumah didasarkan pada informasi dan penawaran pengembang melalui brosur, gambar site plan, serta materi promosi yang menggambarkan konsep perumahan klaster.
Namun, kondisi di lapangan dinilai tidak mencerminkan penawaran tersebut, terutama terkait kualitas dan kondisi jalan, lebar akses lingkungan, serta fasilitas keamanan perumahan.
"Yang dipersoalkan bukan sekadar fasilitas yang belum selesai, tetapi adanya ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dalam promosi dengan kondisi yang diterima konsumen," kata Suharizal.
Ia mengungkapkan, laporan warga telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumbar dengan Nomor LP/B/319/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT tertanggal 26 Oktober 2026.
Selain itu, laporan serupa juga telah tercatat di SPKT Polresta Padang dengan Nomor LP/B/1067/X/2026/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT tertanggal 27 Oktober 2026.
Suharizal menilai dugaan tersebut berpotensi berkaitan dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen.
Ketentuan tersebut mengatur, larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan, atau promosi penjualan.
Ia berharap Aparat Penegak Hukum (APH) menindak lanjuti laporan tersebut secara profesional agar hak-hak konsumen memperoleh kepastian hukum.
Pihaknya juga berharap penanganan perkara ini dapat menjadi perhatian bagi masyarakat agar persoalan serupa tidak kembali dialami pembeli rumah yang mengandalkan informasi dan janji pengembang saat melakukan transaksi.
Dalam proses penanganan laporan tersebut, sejumlah saksi disebut telah menjalani pemeriksaan.
Adapun pihak yang dilaporkan di antaranya Direktur PT SES Mandiri Gemilang berinisial SW serta jajaran komisaris perusahaan.
Dimana laporan tersebut, ditujukan kepada jajaran pengurus PT SES Mandiri Gemilang karena, warga menduga terdapat ketidak sesuaian antara fasilitas dan kondisi perumahan yang diterima dengan penawaran dalam materi promosi serta gambar rencana tapak (site plan) saat pembelian rumah.
Salah seorang warga, H Masrigi Rajo Lelo, mengatakan, konsumen tertarik membeli hunian, karena pengembang menawarkan konsep perumahan eksklusif dengan sistem klaster yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
Menurutnya, harga yang murah dipasarkan, mencerminkan konsep perumahan tersebut, yakni berkisar Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar.
"Kami tidak mempersoalkan harga. Ada yang membeli Rp900 juta, Rp1 miliar sampai Rp1,2 miliar. Namun, setelah dibeli ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan,"katanya Sabtu (14/11/2026) kemaren.
Dia menjelaskan, berbagai persoalan mulai ditemukan setelah rumah ditempati, mulai dari pekerjaan bangunan yang belum tuntas, termasuk bagian plester dinding, hingga fasilitas lingkungan yang belum diwujudkan.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi jalan perumahan yang belum diaspal dan masih berupa tanah bercampur batu, sementara sistem drainase dinilai belum sesuai dengan harapan konsumen.
Selain fasilitas tersebut, lebar jalan lingkungan juga menjadi salah satu persoalan yang dipermasalahkan karena dianggap berbeda dari gambar rencana tapak yang sebelumnya diperlihatkan pengembang.
"Misalnya, dalam site plan dijanjikan lebar jalan delapan meter. Namun, kenyataannya tanah yang tersedia hanya sekitar empat meter,"ujarnya
Tak hanya itu, masalah lainnya muncul, belum tersedianya sistem keamanan satu pintu atau one gate system, padahal fasilitas tersebut menjadi bagian dari konsep klaster yang ditawarkan ketika pemasaran.
Masrigi menyebutkan, warga telah berulang kali mencoba menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi dengan pihak pengembang, tetapi sejumlah tuntutan konsumen belum juga dipenuhi.
"Kami sudah beberapa kali melakukan mediasi, tetapi mereka tidak bisa merealisasikannya. Kami hanya ingin meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dijanjikan," ungkapnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis,masih berupaya meminta konfirmasi kepada manajemen PT SES Mandiri Gemilang selaku pengembang Perumahan Cluster Classical City terkait laporan yang disampaikan warga ke Polda Sumbar dan Polresta Padang.(*)
Editor :Andry








