Banding Ditolak dan Inkracht, Tim Kuasa Hukum Bersama 20 Guru PPPK Desak Agar Eksekusi Putusan PTUN
Tim kuasa hukum dari kantor hukum Alex Yuliandra, SH., MH
SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG -- Tim kuasa hukum dari kantor hukum Alex Yuliandra, SH., MH. & partners secara resmi mengingatkan dan mendesak Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan (Sosel) untuk segera, mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan terkait sengketa pembatalan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap 20 orang guru honorer di lingkungan Pemda Sosel.
Desakan tersebut, disampaikan menyusul telah ditolaknya upaya hukum banding yang diajukan oleh pihak Panselda Pemkab Sosel di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan.
Putusan tingkat banding tersebut, sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang Nomor: 18/G/2026/PTUN.PDG, yang membatalkan surat ketua Panselda Pengadaan Pegawai ASN Pemkab Solok Selatan Nomor: 800/25/IV/BKPSDM-2025 tertanggal 15 April 2025 tentang pembatalan penerbitan NIP PPPK Tahap 1 Tahun 2024.
"Saat ini, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan surat pengiriman amar putusan berkekuatan hukum tetap dari PTUN Padang, Nomor: 18/pbt.BHT/G/2026/PTUN PDG tanggal 10 November 2026 yang telah diterima oleh para pihak berperkara," kata ketua tim kuasa hukum para guru PPPK, Alex Yuliandra, SH., MH., yang didampingi oleh rekan sejawat Rahmad Aldi, SH. dan Doni Arfa, SH., Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi pihak termohon eksekusi untuk menunda-nunda pemulihan hak kepegawaian kliennya.
"Perkara Nomor 18/G/2026/PTUN.PDG sudah terang benderang. Upaya banding dari Pemkab Sosel telah ditolak, dan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Kami berharap Panselda pengadaan pegawai ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Sosel memiliki itikad baik sebagai penyelenggara negara yang taat hukum untuk segera menjalankan putusan PTUN tersebut," tegas Alex Yuliandra, dalam keterangan pers rilis yang diterima wartawan.
Lebih lanjut, Alex menekankan bahwa kewajiban pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara kini memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan tenggat waktu yang jauh lebih singkat.
Hal ini mengacu pada dua instrumen hukum penting, yaitu surat Keputusan Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung (MA)
RI Nomor 01/KM.TUN/HK.27/Juklak/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, yang menjadi pedoman teknis bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam menindaklanjuti amar putusan pengadilan.
Dan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 280/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 29 Oktober 2026, di mana MK secara resmi telah memangkas jangka waktu eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari 60 hari menjadi 14 hari, guna memberikan kepastian hukum yang cepat bagi pencari keadilan.
"Dengan adanya putusan MK Nomor 280/PUU-XXIV/2026 yang memangkas batas waktu eksekusi putusan PTUN yang telah inkracht, serta pedoman dari Juklak Kamar TUN MA Nomor 01/KM.TUN/HK.27/Juklak/VII/2024, maka ruang untuk mengulur-ulur waktu eksekusi sudah tertutup rapat. Nasib dan kepastian status kepegawaian 20 orang guru ini telah lama terkatung-katung," tambah Rahmad Aldi, SH. dan Doni Arfa, SH. Kantor Hukum Alex Yuliandra, SH., MH. & Partners.
Ditegaskannya, akan terus mengawal proses eksekusi putusan ini hingga penerbitan NIP ke-20 guru PPPK di Kabupaten Solok Selatan benar-benar direalisasikan sesuai amar putusan pengadilan.
Apabila pihak Panselda Pemkab Sosel tetap abai melewati tenggat waktu yang diatur oleh undang-undang pasca putusan MK tersebut. Tim kuasa hukum siap menempuh langkah permohonan eksekusi paksa melalui Ketua PTUN Padang sesuai prosedur yang berlaku.(*)
Editor :Andry
