Ketua DPRD Pasaman Nelfri Asfandi Ikuti FGD Jaksa Agung Muda Intelijen
Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, M.PT., saat rapat konsolidasi dan FGD Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (10/8/2026).
SIGAPNEWS.CO.ID | PASAMAN – Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Asfandi, M.PT., menghadiri rapat konsolidasi dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (10/8/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Kejaksaan Negeri Pasaman tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara institusi kejaksaan dengan lembaga legislatif daerah, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Dalam kegiatan tersebut, Nelfri Asfandi hadir bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Hendi Arifin, S.H., M.H. FGD juga melibatkan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan diikuti secara daring oleh jajaran Ketua DPRD dari berbagai daerah di Indonesia.
Nelfri Asfandi menilai forum tersebut memiliki arti penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat antara DPRD dan kejaksaan. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif sekaligus mendorong upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam upaya menjaga agar pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” ujar Nelfri.
Ia mengatakan, penguatan integritas tidak hanya dilakukan melalui penindakan ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga harus diutamakan melalui langkah-langkah pencegahan, pembinaan serta peningkatan pemahaman terhadap regulasi.
“Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama membangun sistem pemerintahan yang taat aturan. Pencegahan harus dikedepankan agar potensi persoalan hukum dapat diminimalkan sejak awal,” katanya.
Menurut Nelfri, DPRD Kabupaten Pasaman akan terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kolaborasi dengan kejaksaan diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan pengawasan sekaligus memberikan pemahaman hukum bagi para penyelenggara pemerintahan daerah.
FGD tersebut juga menjadi ruang diskusi interaktif untuk membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait fungsi supervisi, pengawasan dan pencegahan pelanggaran hukum.
Nelfri berharap hasil konsolidasi tersebut dapat memperkuat komitmen seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing secara profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.
“Sinergi bukan berarti mencampuri kewenangan masing-masing lembaga, tetapi bagaimana setiap institusi menjalankan tugasnya dengan baik dan saling mendukung dalam koridor hukum,” tuturnya.
Kegiatan ini dinilai menjadi momentum penting bagi DPRD Kabupaten Pasaman untuk terus memperkuat fungsi pengawasan serta membangun pemerintahan daerah yang bersih, tertib hukum dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*)
Editor :Andry