Ari Sultoni Ketua DPW LDII Sumbar Resmi Dilantik Sebagai Panitera PN Payakumbuh

SIGAPNEWS SUMBAR | PAYAKUMBUH - "Promosi dan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam tubuh dunia ASN. Tidak terkecuali ASN di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung". Demikian sambutan Kurniawan Wijonarko, S.H., M.Hum, atau yg lebih dikenal sebagai Pak Wiwid, Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam pelantikan M. Ari Sultoni, S.H., M.H, selaku Panitera di ruang sidang PN Payakumbuh, Jumat (9/7/2021).

"Kami sudah mengenal track record Beliau yang tentunya memiliki integritas yang tinggi. Hal ini ditenggarai juga dengan lulusnya beliau menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor beberapa waktu lalu", tambah Wiwid.

Dalam penelusuran tim redaksi, Sultoni merupakan satu-satunya terpilih menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor berasal dari Sumatera Barat tahun ini. Selain itu Sultoni juga tercatat sebagai peserta terbaik dalam Bimtek Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang bulan Maret 2021 lalu.

Pria 40 tahun ini dikenal periang dan senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik, sehingga berhasil menyabet role model dan beberapa kali menjadi agen perubahan di Pengadilan Negeri Padang tempat bertugas Sultoni sebelumnya sebagai Panmud Hukum.

Sultoni juga pemegang sertifikat trainer fasilitator Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI ini juga merupakan Ketua DPW LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)  Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024.

"Keaktifan beroganisasi tidak menjadikan alasan untuk turunnya kinerja, malah menjadi stimulus untuk meningkat dan kreatif dalam bekerja", ungkap Sultoni.

"Dalam waktu yang singkat keberadaan kami di PN Payakumbuh ini, kami berharap dapat bersama-sama di bawah bimbingan Pak Ketua dan Pak Wakil menjadikan PN Payakumbuh meraih Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kelak", ungkap Sultoni dalam sambutan perkenalan di hadapan peserta.

Hadir dalam pelantikan Ketua PN Padang Yoserizal, S.H., M.H beserta para hakim, Panitera, Sekretaris dan keluarga besar PN Padang, Pengadilan Agama Payakumbuh, Pengurus LDII Provinsi Sumbar dan Kota Payakumbuh, serta undangan lainnya.

Berdasarkan pengamatan tim redaksi, pelaksanaan pelantikan tetap berpedoman menjalankan Prokes ketat sekalipun Payakumbuh tidak ditetapkan dalam PPKM darurat di Sumbar.(*)