Buka Musrenbang RKPD, Mahyeldi Sebut Tahun ini Transformasi Pembangunan Ekonomi Sumbar Dimulai

SIGAPNEWS SUMBAR | PADANG - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut secara perlahan pihaknya akan melakukan transformasi struktur pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat,  dari yang awalnya bertumpu kepada sumber daya alam, kedepan akan dialihkan ke sektor hilir yakni perdagangan dan jasa modern melalui optimalisasi pada bidang lapangan usaha pertanian, perdagangan dan industri serta pariwisata.

Gubernur menilai ini penting, karena sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui transformasi.

“Pasca pandemi Covid-19, ekonomi daerah mengalami perlambatan, kita perlu merubah fokus struktur pembangunan ekonomi kearah hilirisasi secara bertahap, kita tidak bisa terus bergantung kepada Sumber Daya Alam tapi mulai masuk ke sektor perdagangan dan jasa modern, hal itu juga sesuai dengan arahan Presiden RI dalam berbagai kesempatan tentang percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Gubernur Mahyeldi pada saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Padang, Selasa (21/3/2023).

Gubernur Mahyeldi meyakini, tahun 2021-2023 adalah waktu yang tepat untuk meletakkan fondasi transformasi ekonomi daerah, agar memiliki daya saing manufaktur kedepannya.

Ia menyebut sektor perdagangan dan jasa modern cukup cocok untuk diterapkan karena sesuai dengan karakter masyarakat Sumbar yang mayoritas berdagang dan bertani.

Dalam rangka mensukseskan upaya tersebut, Gubernur menargetkan indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Sumbar pada tahun 2024 sebagai berikut, yaitu pertumbuhan ekonomi diatas 5%, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita diatas 55 juta, Tingkat kemiskinan dibawah 6%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada diangka 74,23, Tingkat Pengangguran Terbuka berada diangka 5,70% dan Giniratio sebesar 0,290.

“Meskipun pembangunan tahun 2024 Sumbar difokuskan kepada sektor perdagangan dan jasa modern, bukan berarti sektor lainnya akan diabaikan,” tegas Mahyeldi.

Pemerintah Provinsi Sumbar juga telah menyiapkan beberapa langkah dan strategi untuk mencapai target kinerja makro tersebut dengan menitikberatkan pada beberapa aspek antara lain, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas orang dan barang pada kawasan sentra pertanian, industri dan pariwisata, percepatan penurunan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja, pembangunan yang inklusif, pengoptimalan pembangunan sektor pertanian dengan tetap mengalokasikan anggaran 10% dari total APBD.

Selanjutnya, mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional dan tetap meningkatkan produksi jagung, sapi, kambing dan unggas, mencetak 100 ribu millennial dan woman entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif, meningkatkan keterampilan dan keahlian pelaku UMKM melalui pememfaatan teknologi digital, membangun industri pariwisata bersama pemerintah kabupaten/kota serta mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Zanariyah yang hadir secara online menyebutkan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, sangat vertikal. Artinya setiap penyusunan rencana harus disesuaikan terlebih dahulu dengan RKPD Pusat.

“Saya melihat, tema yang diusung dalam RKPD Provinsi Sumbar adalah mempercepat tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kami mengingatkan agar dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan perencanaan nasional,” tegas Zanariyah.

Kegiatan tersebut selain diikuti oleh Gubernur dan Ditjen Bina Bangda Kemendagri juga dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan sekaligus Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia, Oktorialdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat, Anggota Forkopimda Sumatera Barat, Ketua DPRD Sumatera Barat, Bupati/Wali Kota se Sumatera Barat beserta jajaran, dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Sumatera Barat. (ADPSB)