Gubernur Mahyeldi Terima Tamu dari Jepang, Jajaki Pembangkit Bio Energi di Mentawai

SIGAPNEWS SUMBAR | PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi, Sabtu (9/7/2022) menerima tamu, investor dari negara sakura Jepang di Istana Gubernuran Sumbar. Didampingi jajaran kepala OPD, Gubernur menyambut baik pengusaha sekaligus penggiat pendidikan dan pariwisata Kotaro Matsuzaki, Hidayat Hanawa dan Haryadi Budi Susanto.

Selama hampir dua jam, ketiga investor menyampaikan rencana beberapa program pembangunan dan kerjasama di Sumbar, diantaranya rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga bio energi di Kepulauan Mentawai, pengembangan objek wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta dan kerjasama pengiriman tenaga kerja ke Jepang.

Kepada Gubernur, Haryadi menyampaikan rencana pembangkit listrik tenaga bio energi di Mentawai menggunakan sumber energi baru terbarukan (EBT) dari tanaman Kaliandra. Sumber olahan palet dari kayu kaliandra digadang bisa menjadi bahan EBT biomassa pembangkit listrik hingga 10 MegaWatt.

"Untuk tahap awal akan dikembangkan di lahan seluas 3 ribu hektar sebagai inti. Nanti plasma dari masyarakat sekitar tentu akan turut menunjang. Kaliandra itu kalorinya bagus sekali dan sudah ada hasil penelitiannya dari LIPI. Bunganya disukai lebah, daunnya juga bagus untuk ternak dan kayunya bisa kita manfaatkan sebagai sumber bio energi," ungkap Haryadi. 

Selain itu, untuk pengembangan wisata Tahura, menurut Haryadi akan menghadirkan konsep wisata edukasi modern. Rancangannya seperti museum tapi atraktif, tidak pasif seperti museum pada umumnya.

"Bukan wisata biasa, ada nilainya. Tapi tetap mematuhi aturan tentang pemanfaatan taman nasional atau hutan lindung," kata Haryadi yang telah sukses mengembangkan wisata Sakura Hill di Tawangmangu, Jawa Tengah.

Sementara, Hidayat Hanawa dan Kotaro Matsuzaki, dua orang pendiri ANS Japanese Academy, menawarkan kerjasama pengiriman tenaga kerja ke Jepang dengan pola dan sistem yang disebut sebagai sesuatu yang beda, pertama dan satu-satunya di Jepang.

"Kami menerima lulusan SMK untuk dikirim bekerja di Jepang sekaligus sekolah. Melalui ANS Japanese Academy, siswa yang dikirim ke Jepang akan didaftarkan di akademi sekaligus bekerja di perusahaan yang sudah bekerjasama. Jadi yang bersangkutan bisa membiayai sekolahnya sendiri dari penghasilannya bekerja. Upah minimal lulusan SMK Rp15 juta perbulan," jelas Hidayat yang sudah 25 tahun tinggal di Jepang.

"Dukungan Pak gubernur sangat kita harapkan. Inilah impian kami, bagaimana tenaga kerja tak hanya dapat Yen, tapi juga dapat gelar degree atau sarjana sekaligus hidayah, karena kita bekali juga dengan moral keislaman. Ini beda dengan pengiriman tenaga kerja biasa," tambah Hariyadi.

Kuncinya menurut Matsuzaki, adalah bahasa. Lulusan SMK jurusan apa saja dan berapapun siap ditampung. Yang penting dibekali bahasa Jepang.

"Perusahaan kami berpusat di Hamamatsu, kota industri tempat diproduksinya berbagai merek otomotif terkenal di dunia. Yang jadi perhatian pada tenaga kerja asing adalah bahasa. Tapi dari Indonesia, rata-rata bahasa Jepangnya cukup baik, karena itu coba jalin kerjasama ini," kata Matsuzaki, seperti diterjemahkan Hidayat.

Gubernur Mahyeldi menyambut baik kehadiran ketiga orang tamu dan mengapresiasi kerjasama yang ditawarkan. Gubernur meminta kepada kepala OPD terkait untyk segera menindaklanjuti pertemuan ini untuk pembahasan yang lebih mendetail.

"Soal pendidikan dan tenaga kerja ini sangat luar biasa, bekerja dan belajar. Kita harus siapkan skill bahasa nya di SMK. Saya minta dinas pendidikan tindaklanjuti tawaran kerjasama ini. Tahun depan kalau bisa sudah ada yang berangkat. Untuk skema biayanya nanti kita akan berikan  bantuan bagi yang tidak mampu," tegas Gubernur.

"Kepada dinas terkait, soal Tahura dan Bio energi agar mendalami lebih detail. Mudah-mudahan niat baik ini bisa berlanjut demi kebaikan bersama," sambung Gubernur.

Turut hadir kepala OPD lingkup Pemprov Sumbar, diantaranya Kepala Bappeda Medi Iswandi, Kepala DPMPTSP Adib Alfikri, Kepala Disnakertrans Nizam Ul Muluk, Kepala Dinas ESDM Herry Martinus, dan Kepala Dinas Kehutanan Yozawardi. (*)