Komisi I DPRD Sumbar Pelajari SPBE Jabar

SIGAPNEWS.CO.ID | JABAR -- Untuk mempelajari penerapan indeks tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, melaksanakan studi banding ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Kamis (24/8/2023) lalu.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal mengatakan kecanggihan teknologi informasi atau digitalisasi bisa memberikan manfaat yang signifikan untuk kemudahan dan optimalisasi berjalannya roda pemerintahan. Salah satunya dengan SPBE.

Di zaman kecanggihan teknologi informasi saat ini, kata Sawal, digitalisasi mesti bisa dimanfaatkan dengan optimal demi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dalam penerapan indeks tata kelola SPBE, Pemprov Jabar telah menjadi salah satu provinsi yang optimal melaksanakannya.

Oleh karena itulah Komisi I DPRD Sumbar melaksanakan studi banding ke Pemprov Jabar untuk mempelajari penerapan SPBE di provinsi tersebut. Studi banding tersebut dilakukan dalam rangka ingin mengetahui penerapan Pemprov Jabar terkait pencapaian Indeks tata kelola SPBE.

“Kami ingin tahu, ingin belajar bagaimana pengelolaan SPBE dilakukan oleh Pemprov Jabar. Sehingga nanti bisa menjadi bahan yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan penerapan SPBE di Sumbar," katanya lagi.

Adapun yang dipelajari Komisi I dari Pemprov Jabar diantaranya terkait bagaimana manajerial SPBE direncanakan, disusun dan dilaksanakan.

Selain itu, dipelajari pula tentang aplikasi khusus yang dimiliki Jabar untuk desa dan kecamatan. Selain juga terkait rencana Pemprov Jabar dalam menambah aplikasi yang bertujuan untuk memantau pembangunan yang ada di desa-desa.

"Selain itu kami juga mempertanyakan tentang regulasi-regulasi terkait dalam penerapan SPBE tersebut," jelas Sawal.

Kedatangan Komisi I DPRD Sumbar disambut Kepala Dinas Kominfo Pemprov Jabar, Asep di ruang rapat Sanggabuana Gedung Sate.

Saat pertemuan itu, Asep mengatakan SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemberian layanan kepada pengguna SPBE.

“Berbagai persiapan dilakukan tidak hanya Diskominfo, tetapi juga pematangan di OPD-OPD lain, Sehingga SPBE yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya bisa diterapkan dengan baik,” tutur Asep.

Kemudian lanjut Asep, pengelolaan SPBE menjadi tanggung jawab daerah. Hal ini mengingat indeks SPBE sudah dijadikan Indikator Kerja Utama (IKU) Pemprov Jabar. IKU tersebut diukur setiap tahun dan dijadikan salah satu poin dalam laporan kinerja daerah ke Kemenpan RI.

Ditambahkan Asep, saat ini Pemprov Jabar sedanv berusaha meningkatkan indeks SPBE di Kabupaten Beltim, Jabar.

Diskominfo sudah menganggarkan dana untuk peningkatan sarana dan prasarana. Upaya peningkatan yang dilakukan yakni berupa penambahan kapasitas server dan ulpeningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan tata kelola SPBE.

Komisi I DPRD Sumbar mengaku studi banding ke Pemprov Jabar ini sangat berguna. Menurut Sawal, banyak hal dan pengetahuan baru yang bisa diambil dan menjadi masukan untuk pemerintahan Sumbar.

“Selama ini kami belum pernah melihat server, jaringan internet dan alat-alat yang canggih seperti yang ditunjukkan Kadiskominfo Jabar. Mudah-mudahan Pemprov Jabar ini bisa menjadi percontohan bagi Sumbar dan juga provinsi lainnya,” katanya.(*)