DPRD Sumbar Sahkan Perda Penanggulangan Bencana
DPRD Sumbar mengesahkan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana menjadi Perda melalui rapat paripurna yang digelar, Rabu (17/5/2023) siang.
Di samping permasalahan pendanaan, penetapan status keadaan bencana di daerah yang menjadi kewenangan Gubernur di provinsi harus menjadi perhatian para pihak terkait. Hal ini agar penetapan status darurat bencana dapat terukur secara proporsional dan rasional.
“Penetapan status bencana dan besarannya menjadi penting karena akan terkait dengan pengerahan sumber daya yang ada,” tukasnya.
Ketua Tim Pembahasan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana M. Nurnas mengatakan, dalam pembahasan terhadap Ranperda tentang Penanggulangan Bencana, Komisi IV bersama OPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai agenda kegiatan pembahasan mulai dari rapat internal komisi, rapat kerja dengan OPD terkait, study banding dan konsultasi Teknis ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri.
Hasil pembahasan dalam tahapan yang dijalankan tersebut yakninya, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana terdiri dari 13 BAB dan 95 Pasal dengan memuat ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana non-alam dan bencana sosial, BPBD, kewajiban, partisipasi dan peran serta masyarakat.
Selanjutnya, peran media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah, kerja sama, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban, penyelesaian sengketa.
Sementara itu pada rapat kerja pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana antara DPRD dengan OPD terkait, dapat disimpulkan bahwa seluruh fraksi setuju agar Ranperda tentang Penanggulangan Bencana dilanjutkan ketahapan pembahasan selanjutnya yaitu fasilitasi ke Kemneterian Dalam Negeri dengan beberapa catatan, sebagai berikut, Fraksi-fraksi mengharapkan agar ranperda penanggulangan bencana dapat memperkuat koordinasi untuk setiap sektor dalam penanganan korban akibat bencana sehingga bencana yang terjadi dapat ditanggulangi secara cepat, tepat dan efisien.
Sumatera Barat sebagai daerah yang rawan bencana perlu peningkatan langkah-langkah taktis dan strategis dalam pelaksanaan mitigasi bencana sehingga dapat meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi.
Selanjutnya, perlu peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap penanganan korban bencana dengan melihat kebutuhan korban bencana serta langkah cepat dalam penyaluran bantuan bencana.
Diimbau kepada TAPD dan OPD untuk memasukkan anggaran terhadap penanggulangan bencana sesuai yang diamantkan dalam peraturan daerah tentang penanggulangan bencana baik dari segi sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan dll.
Kemudian, fraksi-fraksi DPRD Sumbar berharap perhatian dan kepedulian semua pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.(*)
Read more info "DPRD Sumbar Sahkan Perda Penanggulangan Bencana" on the next page :
Editor :Riki Abdillah
Source : dprd.sumbarprov.go.id