Rapat Paripurna DPRD Padang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi & Rekomendasi LKPJ Walikota tahun 2023

SIGAPNEWS.CO.ID | PADANG - Bertempat di Lt. 2 ruangan sidang utama gedung baru DPRD Kota Padang, jalan Bagindo Aziz Chan Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan dua agenda terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang tahun 2023, Senin (1/4/2024).

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Wakil Ketua Amril Amin dan Sekwan Hendrizal Azhar itu terdiri dari dua agenda, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Walikota Padang tahun 2023.

Rapat paripurna itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa, Sekretaris DPRD Kota Padang Andre Algamar, unsur Forkopimda, Kepala OPD, Dirut RSUD, Dirut Perumda dan undangan lainnya.

Sementara itu, laporan hasil pembahasan  Panitia Khusus I, II, dan IV DPRD kota Padang terhadap LKPJ Wali Kota Padang tahun 2023 dibacakan oleh juru bicara Pansus, Helmi Moesim.

"Untuk proses melahirkan keputusan DPRD kota Padang dalam bentuk laporan dan rekomendasi, Pansus I, II, III dan IV telah melakukan pembahasan secara maraton bersama SKPD/OPD di lingkungan Pemko Padang yang didahului dengan melakukan kunjungan kerja dan study banding ke beberapa daerah di dalam dan di luar pulau Sumatera," Helmi Moesim.

Dikatakannya, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dari APBD kota Padang tahun 2023 untuk  SKPD yang menjadi mitra pansus I, II, III, dan IV pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik.

"Hal ini dapat dilihat dari nilai capaian realisasi anggaran untuk kegiatan secara rata-rata telah berada  diatas  93%," kata anggota dewan 2 periode yang kembali terpilih untuk periode ketiga di pemilu 2024 ini.

Kalaupun masih ada beberapa kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya dibawah 90%, jelas Helmi, hal itu dikarenakan akibat rasionalisasi dan efisiensi anggaran.

Dalam laporan itu, Pansus III juga menyorot penanganan banjir yang seharusnya bersifat komprehensif dan terencana.

"Oleh sebab itu dinas pekerjaan umum dan penataan ruangan harus mempunyai master plan drainase," cakap Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem ini.

Laporan itu juga menyebutkan Pansus IV meminta Dinas Kesehatan kota Padang agar memperhatikan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas di kota Padang baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi sumber daya manusianya.

"Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan kepuasan sekaligus tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dapat tercapai," katanya.

Sementara itu Juru Bicara Fraksi PAN Faisal Nasir menegaskan, pada prinsipnya Fraksi PAN setuju dengan konsep rekomendasi pansus LKPJ DPRD kota Padang terhadap LKPJ Walikota Padang tahun 2023.

"Namun kami perlu menyampaikan beberapa penegasan kami terhadap rekomendasi tersebut," ujar Faisal Nasir.

Fraksi PAN meminta Inspektur kota Padang untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan dengan optimal terkait temuan BPK RI  tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya di semua OPD Pemko Padang.

"Dengan harapan, penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan aturan dan tidak ada lagi menjadi temuan BPK RI di masa mendatang," tegasnya.

Fraksi PAN meminta jajaran Badan  Kesatuan Bangsa dan Politik melalui  program penguatan partai politik, bela negara dan program lainnya untuk mencermati fenomena yang berkembang dalam pelaksanaan pemilu maupun pascapemilu, termasuk melakukan pembinaan kesadaran masyarakat, ASN dan pihak lainnya terhadap politik dengan harapan, stabilitas politik di daerah terkelola dengan baik.

Juru bicara Fraksi PKS Jakfar menyampaikan, pelaksanaan program program kerja pemerintah daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

"Hal ini bisa dilihat dari sebahagian besar dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercapai. IKU ini adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ungkap Jakfar.

Dikatakan Jakfar, tujuan dalam penetapan IKU Kepala OPD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome).

"Namun demikian tidaklah tertutup kemungkinan hal ini untuk kita kritisi guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota," jelasnya.

Dibidang Kesejahteraan Masyarakat, urai Jakfar lagi, Kota Padang telah menyandang status Universal Health Coverage (UHC). Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2023 dengan jumlah masyarakat yang sudah tercover sebesar 95,70%.

"Untuk itu Kami berharap agar sisa yang belum tertanggung ini agar diselesaikan dicarikan jalan keluar, agar setiap masyarakat tidak lagi terbebani dengan masalah pelayanan kesehatan," cakapnya.

Untuk masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan ini harus ada prosedur yang tidak rumit, yang membuat masyarakat dapat dilayani secara maksimal.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem Osman Ayub mengatakan, masih terdapat beberapa kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya masih di bawah 80%, maka dari itu diharapkan kepada kepala SKPD untuk segera melakukan rasionalisasi terhadap anggaran pada kegiatan atau sub kegiatan tersebut yang realisasinya rendah tersebut dalam penyusunan anggaran perubahan tahun berjalan.

"Kami minta Pemerintah Kota Padang untuk memperhatikan proses penempatan aparatur yang sesuai dengan keilmuannya dan keahliannya karena masih saja kita melihat penempatan ASN yang jauh dari keilmuannya sehingga menyebabkan tidak tercapainya kinerja yang baik dan kurang maksimalnya pencapaian target yang sudah di rencanakan," ujarnya.

Disamping itu, jelas Osman Ayub, perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan SDM bidang IT dan berbasis komputerisasi agar tercapainya smart Goverment agar pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan peraturan mentri dalam negri no 18 tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana ruang lingkupnya hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan srategis yang ditetapkan oleh kepala daerah begitu juga dengan rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya.

Ada pun yang perlu menjadi perhatian serta rekomendasi antara lain bidang BAPPENDA, perlu pengkajian Kembali sumber-sumber pendapatan daerah yang mana sama-sama kita lihat banyaknya potensi baru di Kota Padang dalam artiannya perekonomian masyakarat Kota Padang mulai bangkit dan langkah-langkah konkrit terhadapa strategi pengelolaan pendapatan daerah yang optimal.

Ia juga menyorot capaian kinerja PSM Kota Padang yang menurutnya masih jauh dari yang diharapkan. Ini tercermin dengan masih banyaknya persoalan persoalan internal yang tentunya mengganggu pencapaian target.

"Untuk itu kepada Bapak Walikota sebagai KPM (kuasa pemilik modal) melakukan suatu trobosan dalam rangka meningkatkan Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri," cakapnya.

"Selanjutnya tentunya kami berkewajiban untuk mengingatkan kepada bapak Walikota Padang untuk sesegera mungkin mengevaluasi serta tetap menjaga stabilitas agar target yang tercapai tetap mempunyai manfaat di tengah tengah masyarakat," tukuknya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin mengatakan, pembahasan LKPJ Walikota Padang tahun 2023 DPRD telah melakukan pembahasan internal hingga bersama OPD terkait yang didahului penyampaian LKPJ oleh Walikota Padang kepada DPRD Kota Padang dalam Rapat Paripurna pada 13 Maret 2024 lalu.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan apresiasinya, "Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Padang, khususnya pimpinan dan anggota pansus LKPJ Wali Kota Padang yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi LKPJ kami ini. Sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemko Padang ke depan," sebutnya. (Adv)