Rakor Stunting Lintas Sektor,  Angka Sunting di Pasbar Terus Turun  dari 31,6 persen jadi 24 persen

SIGAPNEWS SUMBAR | PASAMAN BARAT - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya melakukan pencegahan dan penurunan angka stunting di kabupaten tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan digelarnya rapat koordinasi program bangga kencana dengan lintas sektor pencanangan Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) dan penguatan TPK (Tim Pendamping Keluarga), Kamis, (10/2/2022) di aula kantor bupati Pasbar.

Di tahun 2019 lalu angka stunting di Kabupaten Pasbar berada di posisi 31,6 persen dan di tahun 2021 menjadi 24 persen. Hal ini terungkap dalam Rakor tersebut yang dihadiri oleh lintas sektor yang dimulai dari jorong hingga provinsi Sumbar. 

Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Sumbar Dra. Desra MM mengatakan jika penanganan stunting bukan saja dilakukan oleh Kabupaten Pasaman Barat. Namun, akan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan perguruan tinggi demi pencegahan stunting, dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022. Ini perlu kerjasama semua pihak demi tercapainya tujuan penanganan stunting.

Di Provinsi Sumbar sendiri lanjutnya, sudah membentuk tim pendamping keluarga sebanyak 4 ribu yang terdiri dari PKK dan kader posyandu. Agar angka stunting itu bisa di tekan, yang dimulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. 

"Kemudian tim pendamping keluarga ini yang akan melakukan pendekatan kepada keluarga yang akan melahirkan anak stunting dan sudah stunting di dalam keluarga itu,"katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Hendra Putra mengatakan jika angka stunting bisa ditekan. Terbukti angka stunting terus mengalami penurunan. 

"Melalui Rakor inilah saya berharap dapat lebih memperhatikan masyarakat yang berada di daerah yang minim dari berbagai aspek, sosial ekonomi dan aspek lainnya. Mudah-mudahan dengan semangat serta kerja keras dari Instansi, Dinas, Badan serta organisasi terkait, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat juga menjadi penentu. Seperti pola makan sehat dan gemar makan ikan. Hal tersebut sudah terbukti bisa mencegah stunting seperti yang terjadi di Jepang. Masyarakat yang gemar makan ikan bisa mencegah angka stunting itu sendiri.

"Adanya Tim Pendamping Keluarga (TPK)  di 19 Nagari dan DASHAT pada 15 Kampung Keluarga Berkualitas. Saya menghimbau mari kita bersama memotivasi semangat kerja dari semua kader. Dengan adanya koordinasi yang baik di wilayah masing-masing, semoga program ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Selain itu, Ketua TP PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi mengatakan bahwa titik pembangunan SDM dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak sekolah.  

Karena pada usia tersebut merupakan usia emas untuk mencetak generasi Indonesia yang unggul. Ia berharap tidak ada lagi stunting, kematian bayi, dan kematian ibu yang meningkat.

"Namun kenyataannya berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) masih terdapat 100 kabupaten kota se Indonesia yang memiliki angka stunting diatas 30,7 persen. Sedangkan standar prevalensi stunting yang ditoleransi oleh WHO adalah sebesar 21 persen. Sementara untuk Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 prevalensi stunting berada di angka 28,40 persen. Berkat usaha kita bersama, pada Februari 2021 prevalensi stunting menjadi 18,20 persen dan untuk bulan Februari tahun 2022 ini. Kita masih melakukan penimbangan massal di 473, sehingga perkembangan angka prevalensi stunting nantinya dapat di lihat pada e-ppbgm," katanya. 

Dikatakan, bahwa dampak stunting sangat komplek di antaranya dibidang kesehatan stunting akan mengakibatkan gagal tumbuh (berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus), hambatan perkembangan kognitif dan motorik serta gangguan metabolik pada saat dewasa yaitu resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. 

Dibidang ekonomi potensi kerugian ekonomi setiap tahunnya mencapai 2 - 3 persen dari GDP. Jika produk GDP Indonesia Rp10.000 triliun (sumber : bank dunia, 2016), potensi kerugian Rp. 200-300 triliun per tahun. Potensi keuntungan ekonomi dari investasi penurunan stunting di Indonesia 48 kali lipat. 

"Sedangkan bonus demografi yang akan dinikmati oleh bangsa Indonesia tahun 2030 akan menjadi beban. Karena usia produktif yang besar antara usia 20 - 55 tahun akhirnya akan menjadi beban negara karena bangsanya menjadi bangsa yang lemah dan tidak mampu bersaing karena angka prevalensi stunting yang tinggi," ujar Ny Titi Hamsuardi.

Ketua DPPKBP3A Pasbar, dr. Anna Rahmadia yang juga merupakan ketua panitia mengatakan bahwa dukungan dan partisipasi mitra kerja untuk mencapai tujuan mengentaskan stunting.  

Program bangga kencana saja tidak hanya penggunaan KB saja, namun lebih dari itu. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan mengatur jarak kelahiran. Sudah dibentuk sebanyak 250 tim.(*)